Safari Politik Jokowi Dinilai Berpotensi Menambah Tekanan terhadap Ekonomi Nasional

Nusantaraterkini.co, JAKARTA–Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini PhD menilai safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), berpotensi membawa konsekuensi terhadap dinamika politik nasional yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia.

Menurut Prof Didik, rangkaian safari politik yang telah dimulai dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke berbagai daerah di Indonesia berlangsung di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal. Ia menilai langkah tersebut tidak hanya memiliki implikasi politik menuju 2029, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan ekonomi nasional karena Jokowi masih memiliki pengaruh yang kuat di dalam pemerintahan.

Ia juga menyoroti perubahan sikap Jokowi yang sebelumnya pernah menyatakan akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa setelah menyelesaikan masa jabatannya. Namun, menurutnya, realitas politik menunjukkan arah yang berbeda.

"Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku," ujar Prof Didik.

Lebih lanjut, ia menilai safari politik tersebut merupakan langkah politik yang berdiri sendiri dan berpotensi meningkatkan persaingan elite. Menurutnya, intensitas aktivitas politik juga terlihat dari berbagai kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah daerah, sehingga perhatian elite politik berisiko bergeser dari kepentingan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

Prof Didik berpendapat, safari politik Jokowi justru dapat menjadi faktor negatif bagi stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, energi pemerintahan berpotensi terkuras untuk menghadapi dinamika politik yang semakin meningkat, sementara Jokowi masih memiliki pengaruh yang cukup besar melalui jejaring politik yang dimilikinya.

"Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden," katanya.

Ia juga menilai hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi berpotensi mengalami pelemahan. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program-program ekonomi sekaligus meningkatkan tekanan terhadap perekonomian nasional.

Dalam perspektif ekonomi politik (political economy), jelas Prof Didik, hubungan antara presiden dan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan arah politik nasional sekaligus memengaruhi persepsi pelaku ekonomi.

"Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi," jelasnya.

Di sisi lain, Prof Didik menilai berbagai indikator fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya menunjukkan kondisi yang relatif baik. Inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi dinilai masih berada pada tingkat yang cukup positif. Namun, ia berpendapat bahwa tekanan terhadap ekonomi Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi yang berasal dari dinamika politik.

"Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional," tutup Prof Didik.

(Emn/Nusantaraterkini.co)