RUU Perampasan Aset: 13 Tindak Pidana Ini Bisa Jadi Sasaran Perampasan Aset

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Komisi III DPR RI memasukkan 13 jenis tindak pidana dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Sejumlah tindak pidana yang masuk dalam daftar tersebut tergolong serius dan memiliki dampak ekonomi terhadap negara maupun masyarakat. Di antaranya korupsi, narkotika, terorisme, hingga perdagangan orang.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan daftar tersebut disusun dalam proses pendalaman materi RUU Perampasan Aset. Komisi III turut mempertimbangkan masukan dari sejumlah ahli hukum dalam menentukan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset.

Menurutnya, tindak pidana yang masuk dalam cakupan RUU tersebut idealnya memiliki motif ekonomi, menimbulkan kerugian terhadap negara atau masyarakat luas, serta memiliki tingkat keseriusan yang tinggi.

Berikut 13 tindak pidana yang masuk dalam daftar RUU Perampasan Aset:

• Tindak pidana korupsi.
• Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
• Tindak pidana terorisme.
• Tindak pidana penyelundupan manusia.
• Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
• Tindak pidana di bidang kehutanan.
• Tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
• Tindak pidana di bidang perpajakan.
• Tindak pidana di bidang perbankan.
• Tindak pidana di bidang perasuransian.
• Tindak pidana di bidang pertambangan.
• Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
• Tindak pidana perdagangan orang.

Belajar dari Sejumlah Negara

Dalam menyusun ketentuan tersebut, Komisi III DPR RI juga mempelajari penerapan mekanisme perampasan aset tanpa didahului putusan pidana atau non-conviction based forfeiture (NCBF) di sejumlah negara.

Habiburokhman mengatakan setiap negara memiliki ketentuan dan batasan tersendiri mengenai tindak pidana yang dapat menjadi dasar penerapan mekanisme tersebut.

Ia mencontohkan Selandia Baru melalui Criminal Proceeds Recovery Act 2009. Di negara tersebut, perampasan aset tanpa putusan pidana ditujukan terhadap tindak pidana yang tergolong signifikan, dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara dan nilai aset lebih dari NZ$30.000.

Sementara itu, Singapura menerapkan mekanisme tersebut terhadap tindak pidana narkotika serta tindak pidana serius atau serious crime.

Kajian serupa juga dilakukan terhadap sejumlah negara lain, seperti Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, dan Belanda.

Thailand turut menjadi salah satu negara yang dipelajari. Negara tersebut mengatur sejumlah tindak pidana serius sebagai tindak pidana asal yang dapat dikenai perampasan aset.

Jenisnya antara lain narkotika, perdagangan orang, korupsi, terorisme, penyelundupan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemalsuan, pembunuhan, penipuan, penadahan, penjualan senjata atau bahan peledak, kejahatan lintas batas, pendanaan terorisme, hingga pendanaan senjata pemusnah massal.

DPR Tekankan Prinsip Keadilan

Habiburokhman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Komisi III, kata dia, berkomitmen agar RUU tersebut nantinya dapat diterapkan secara efektif, proporsional, berkeadilan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menambahkan, masukan publik dan pandangan para ahli akan terus menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset.

Komisi III berharap proses pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif, partisipatif, serta sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara.

(Dra/nusantaraterkini.co).