Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Respons Gugatan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Partai, PAN: Ranah Internal

Urusan jabatan Ketum parpol adalah ranah internal karena sudah ada aturannya dalam AD/ART Partai

Bagikan:
Wakil Ketua Umum PAN yang juga Pimpinan MPR Eddy Soeparno. (Foto: dok FPAN)
Wakil Ketua Umum PAN yang juga Pimpinan MPR Eddy Soeparno. (Foto: dok FPAN)
A A

, JAKARTA - Dosen HTN Universitas Udayana Edward Thomas Lamury mengajukan terhadap Undang-Undang Partai Politik serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu permohonannya ialah meminta ada pembatasan ketua umum partai politik.

Merespons hal ini, Wakil Ketua Umum yang juga Pimpinan MPR Eddy Soeparno menyampaikan bahwa jabatan Ketum Parpol merupakan ranah internal partai.

"Saya telah membaca materi permohonan yang disampaikan pemohonan ke MK, namun demikian menurut pandangan saya urusan jabatan Ketum parpol adalah ranah internal karena sudah ada aturannya dalam Partai," ungkapnya, Selasa (11/3/2025).

Baca Juga: Langgar AR/ART, Ketua DPC PPP Binjai Diduga Diberhentikan

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menegaskan, masing-masing partai politik memiliki mekanisme sendiri dalam pemilihan Ketum parpol yang diatur dalam yang dibahas di kongres partai.

"Pemilihan Ketum parpol dilakukan melalui proses demokrasi di internal masing-masing parpol. Jadi, karena Ketum parpol dan mekanisme pemilihannya sudah diatur dlm AD/ART setiap parpol, saya merasa bahwa di MK tersebut menjadi tidak relevan," tambahnya.

Baca Juga: Partai Gelora Nyatakan Dukungan ke Prabowo untuk Nyapres di Tahun 2029

Menurutnya, masing-masing partai memiliki situasi, latar belakang dan konteks serta kebutuhan yang berbeda untuk menentukan masa jabatan ketua umum partai.

Secara khusus, Eddy meyakinkan bahwa adalah partai yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam penentuan ketua umum dan juga masa jabatannya.

"Situasi setiap partai berbeda dan karena itu masing-masing memiliki cara dan mekanisme yang diatur dalam AD/ART dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan musyawarah mufakat," lanjutnya.

Terlepas dari soal gugatan yang diajukan, Eddy meyakini bahwa saat ini partai-partai politik di Indonesia terus berbenah untuk memperkuat kelembagaannya.

"Disertasi doktoral saya tentang upaya PAN memperkuat kelembagaan partainya agar bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Saya yakin semua partai melakukan hal yang sama sebagai adaptasi terhadap kondisi eksternal yang semakin dinamis," pungkasnya.

(cw1/)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru