Formappi Kritik Pemberian Penghargaan untuk Anggota Dewan di Akhir Masa Jabatan Sebagai Gila Hormat
Penghargaan sejati anggota DPR seharusnya dalam bentuk menjalankan fungsi mereka untuk memastikan kebutuhan publik terpenuhi secara adil
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Rancangan peraturan DPR tentang pemberian penghargaan kepada para legislator di akhir masa jabatan telah disahkan.
Menanggapi itu, Peneliti Formappi Lucius Karus menilai penghargaan bagi anggota DPR diakhir masa jabatanya hanya sekedar lucu-lucuan karena mereka membuat aturan sendiri untuk dihargai sendiri.
"Peraturan DPR tentang pemberian tanda penghargaan kepada anggota DPR di akhir masa keanggotaan ini satu hal peraturan paling lucu sih yang dibuat DPR. Mereka seperti menunjukkan betul betapa tidak berharganya mereka bagi publik sehingga bikin peraturan untuk dihargai sendiri," katanya kepada Nusantaraterkini.co, Jumat (20/9/2024).
"Jadi DPR memberikan penghargaan untuk DPR sendiri. Ini sih namanya gila hormat atau gila penghargaan," sambungnya.
Lucius mengaku entah apa yang begitu berharga sehingga mereka merasa perlu dihargai dengan piagam penghargaan segala.
"ini seperti peserta seminar yang berburu sertifikat aja. Jangan-jangan anggota DPR juga kepengen diberikan banyak sertifikat seminar?," tanyanya.
Bagi publik sebenarnya penghargaan genuine anggota DPR diberikan oleh rakyat melalui pemilu ketika dipercaya pemilih untuk mewakili rakyat.
"Jadi kursi sebagai anggota DPR itu sesungguhnya adalah bentuk penghargaan rakyat kepada anggota DPR," terangnya.
Lebih lanjtu Lucius mengatakan, penghargaan kepada anggota DPR itu tak bisa hanya dijalankan dengan menikmati kursi anggota DPR tanpa mewujudkan aspirasi pemilih atau rakyat. Penghargaan sejati anggota DPR seharusnya dalam bentuk menjalankan fungsi mereka untuk memastikan kebutuhan publik terpenuhi secara adil.
"Kalau DPR banyak dikiritk terkait kinerja mereka, ya artinya DPR tak pantas dihargai, siapapun mereka," tegasnya.
Ia menegaskan, mengesahkan RUU yang merupakan RUU penting bagi publik seperti RUU PPRT adalah salah satu bentuk penghargaan DPR terhadap publik.
"Lha ini bagaimana merema mau dihargai, RUU PPRT itu aja terbengkelai sementara RUU Wantimpres, RUU Kementerian Negara justru digas habis tanpa partisipasi publik?," katanya heran.
"Partisipasi publik adalah ekspresi penghargaan sejati DPR pada rakyat. Kalau RUU Kemnterian Negara, RUU Wantimpres dibahas tanpa melibatkan publik, mestinya ngga ada yang perlu dihargai pada DPR yang tak menghargai orang yang telah mempercayakan mandat kepada mereka," tandasnya.
Sebelumnya, DPR mengesahkan peraturan tentang memberikan tanda penghargaan dan piagam kepada semua anggota dewan di akhir masa jabatan.
Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus mengesahkan peraturan ini dalam rapat paripurna di Gedung MPR/DPR RI kemarin.
"Apakah rancangan peraturan DPR RI tentang pemberian penghargaan kepada anggota DPR RI pada akhir masa keanggotaan dapet disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan DPR RI," tanya Lodewijk dalam rapat paripurna.
Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) menyepakati penyusunan peraturan DPR tentang pemberian tanda penghargaan kepada anggota DPR di akhir masa keanggotaan. Penghargaan itu berbentuk antara lain Piagam Penghargaan yang merupakan surat resmi sebagai bentuk penghargaan kepada anggota DPR dalam satu periode masa keanggotaan.
Ada pula Medali Bintang, yakni tanda jasa berbentuk bintang dengan lambang DPR. Jumlah bintang pada medali itu disesuaikan dengan periode masa keanggotaan.
Dalam laporannya pada rapat paripurna DPR ini, Wakil Ketua Baleg Ahmad Baidowi mengatakan peraturan ini mengacu pada ketentuan Pasal 105 ayat 1 huruf g, Peraturan DPR.
“Adapun maksud dan tujuan penyusunan peraturan DPR ini adalah dalam rangka penghormatan dan penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan negara demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Awiek, sapaannya.
Usai sidang kepada wartawan Awiek memastikan, jika pin tanda penghargaan untuk anggota DPR periode 2019-2024 bukan terbuat dari emas. Iamenunjukkan pin yang dikenakannya berbahan dasar bukan emas.
“Ini bukan (emas) ini. Jadi udah dipastikan kemarin itu teman-teman lihat semua bahwa ini pin biasa. Jangan dianggap yang dipakai DPR emas," kata politikus PPP ini.
Menurutnya, pin tersebut seharga Rp 500 ribu. "Coba cek di bawah itu, ini harganya. Tapi ini bukan sesuatu yang luar biasa, kita dapat pin begini lho," ia menandaskan.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
KOTA MEDANPerayaan Deepavali Terbesar Nasional Hiasi Little India Medan
Herman Saleh Harahap·16 menit yang lalu -
-
SUMSELKapolda Sumsel Serap Aspirasi Jemaat Maha Vihara Maitreya Palembang
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
PERISTIWADua Hari Dicari, Pemancing Hilang Ditemukan Tewas di Perairan Sibolga
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
POLITIKPrabowo Kumpulkan Petinggi Koalisi di Hambalang Bahas Cawapres
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
Moto GPMarquez Kunci Gelar Juara Dunia, Bezzecchi Menang di Portugal
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
SUMUTSeratusan Hektar Lahan Padi di Muara Tais Gagal Panen Akibat Hama Tikus
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
SUMSEL5.798 Peserta Padati FORPROV II KORMI Sumsel, Dongkrak Ekonomi Muara Enim
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
-
INTERNASIONALIEU-CEPA Diteken, Bakom RI: Dunia Percaya Arah Ekonomi Prabowo
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
