Purbaya Diganti Suahasil, Pengamat Soroti Tekanan Fiskal dan Risiko Defisit APBN

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Prof. Rosdiana Sijabat, menilai pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara terjadi di tengah situasi fiskal yang cukup berat.

Menurut Rosdiana, pergantian pimpinan di sektor fiskal tersebut perlu dicermati karena dalam waktu relatif singkat terjadi perubahan kepemimpinan di otoritas moneter maupun fiskal.

"Kalau kita lihat, situasi ini memang kurang baik. Dalam waktu tidak terlalu lama terjadi pergantian di otoritas moneter, kemudian terjadi pergantian di otoritas fiskal," ujar Rosdiana kepada Nusantaraterkini.co, Senin (14/9/2026).

Ia menilai perubahan Menteri Keuangan yang cukup sering berpotensi memengaruhi kesinambungan kebijakan fiskal. Terlebih, dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun, posisi Menteri Keuangan disebut telah mengalami pergantian sebanyak tiga kali.

"Ini menjadi berat dalam hal sustainability kebijakan dari satu Menteri Keuangan ke Menteri Keuangan berikutnya. Dalam waktu kurang lebih tidak sampai tiga tahun kita berganti Menteri Keuangan sebanyak tiga kali. Ini jarang terjadi," katanya.

Menurut Rosdiana, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perekonomian, khususnya kebijakan fiskal dan moneter, tidak dapat dilakukan dengan pendekatan coba-coba.

Meski demikian, ia menilai keputusan pemerintah mengangkat Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan tetap patut diapresiasi. Salah satu indikasinya terlihat dari respons pasar yang dinilai cukup positif setelah pergantian tersebut.

"Setidaknya pada pergantian ke Pak Suahasil, kita melihat indikator-indikator market menunjukkan respons positif. Pasar memberikan harapan yang cukup baik terhadap diangkatnya Pak Suahasil menjadi Menteri Keuangan," ujarnya.

Rosdiana menilai respons positif pasar tidak terlepas dari pengalaman Suahasil yang cukup panjang di lingkungan Kementerian Keuangan.

Suahasil diketahui pernah menjabat di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan cukup lama bekerja mendampingi Sri Mulyani Indrawati. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan fiskal saat ini.

"Pak Suahasil ini dianggap memiliki pengalaman yang cukup mumpuni. Beliau pernah di BKF dan cukup lama mendampingi Sri Mulyani," kata Rosdiana.

Selain pengalaman, latar belakang pendidikan dan pola kerja Suahasil dinilai memiliki kemiripan dengan pendekatan Sri Mulyani, khususnya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

Rosdiana memperkirakan Suahasil akan cenderung mengedepankan prinsip fiscal prudence atau kehati-hatian fiskal, dibandingkan mengambil kebijakan yang terlalu agresif.

"Prinsip kehati-hatian fiskal mungkin melekat kepada Pak Suahasil. Tidak terlalu agresif, tidak terlalu berani, tetapi bagaimana memastikan perekonomian tetap berjalan baik dengan prinsip kehati-hatian fiskal," jelasnya.

Menurut dia, pendekatan tersebut justru relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Pemerintah tidak hanya membutuhkan kebijakan fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga keseimbangan APBN.

"Bagaimana tetap prudent tetapi juga memberikan peluang terhadap dorongan-dorongan fiskal untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Itu yang menjadi tantangan," ujarnya.

Rosdiana menilai tantangan terbesar yang akan dihadapi Suahasil adalah tekanan fiskal yang semakin nyata.

Salah satunya adalah risiko defisit APBN yang mendekati batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas.

"Kalau kita lihat, risiko defisit APBN yang hampir-hampir ke 3 persen dari PDB menjadi salah satu tekanan fiskal yang dihadapi Kementerian Keuangan," katanya.

Di sisi penerimaan, kemampuan negara dalam menghimpun pajak juga dinilai masih menjadi persoalan. Penerimaan negara belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan belanja pemerintah yang tetap tinggi.

"Tax capacity kita juga masih rendah. Tahun 2026 ini belum tentu kita bisa mengoptimalkan penerimaan pajak sepenuhnya sesuai dengan target, sementara belanja tetap tinggi," ujarnya.

Selain penerimaan pajak, beban bunga utang juga menjadi persoalan yang perlu diantisipasi. Kebutuhan pembiayaan pemerintah yang besar, ditambah meningkatnya kewajiban pembayaran utang, berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap APBN.

"Pemerintah harus lebih hati-hati karena ada kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Di sisi lain, pemerintah juga menanggung obligasi yang semakin meningkat. Ini artinya semakin besar beban APBN," tutur Rosdiana.

Risiko Fiscal Crowding Out

Rosdiana juga mengingatkan adanya risiko fiscal crowding out, ketika besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah berpotensi mempersempit ruang pembiayaan bagi sektor swasta.

Menurut dia, pemerintah pada saat bersamaan harus tetap menjalankan fungsi penyediaan barang dan layanan publik serta berbagai program prioritas yang membutuhkan anggaran besar.

"Kita tahu banyak sekali program pemerintah yang cukup menyita banyak anggaran. Pada saat yang sama pemerintah juga memiliki beban utang yang cukup besar. Dalam literatur fiskal, ini bisa menyebabkan fiscal crowding out," katanya.

Tekanan fiskal juga dapat semakin berat akibat kondisi eksternal, seperti dinamika geopolitik internasional, harga minyak dunia, serta risiko meningkatnya kebutuhan subsidi energi.

"Situasi internasional, geopolitik, kemudian harga minyak, semuanya memberi tekanan fiskal kepada APBN karena besarnya risiko yang dihadapi pemerintah untuk subsidi energi," ujarnya.

Rosdiana bahkan memperkirakan kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko pelebaran defisit fiskal hingga melewati 3 persen apabila tidak dikelola dengan hati-hati.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Rosdiana berharap pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan dapat membantu pemerintah menjaga stabilitas dan kredibilitas kebijakan fiskal.

Menurutnya, Suahasil memiliki pemahaman yang cukup mengenai karakteristik dan kondisi APBN Indonesia sehingga diharapkan mampu mengambil kebijakan secara terukur.

"Dengan pengalaman Pak Suahasil Nazara yang sudah cukup lama mengetahui karakteristik dan nature APBN kita, kita berharap Pak Suahasil bisa kembali membawa kehati-hatian," katanya.

Ia berharap kebijakan fiskal ke depan tidak dilakukan secara berlebihan, terutama ketika ruang fiskal pemerintah sedang menghadapi tekanan.

"Prinsip prudent, prinsip kebijakan fiskal yang hati-hati, tetapi tetap memberikan ruang gerak bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjadi hal yang penting ke depan," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)