Presiden Prabowo Dinilai Sukses jadikan Pertanian Program Prioritas

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil menjaga ketahanan pangan dan menjadikan pertanian sebagai program prioritas. 

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR Daniel Joham terkait satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari sisi Pertanian.

Daniel Johan mengapresiasi kinerja Presiden Prabowo dalam setahun masa pemerintahannya. Capaian Prabowo terlihat dalam menjaga cadangan beras pemerintah.

Program pertanian menjadi prioritas pemerintah. Bahkan, pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran Rp40 triliun.

Baca Juga : Komisi IV Dukung Presiden Instruksikan Mentan soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

"Ini adalah langkah awal yang baik. Presiden Prabowo jadikan pangan sebagai andalan dan prioritas utama. Semoga ke depannya semakin baik," terangnya, Senin (20/10/2025).

Namun, Daniel meminta agar pemerintah menyiapkan anggaran khusus pertanian setidaknya 5 persen dari APBN. Sebab, kebutuhan pangan di Indonesia mencapai 280 juta jiwa lebih.

"Jika sumber pangan terhambat, maka akan terjadi gejolak yang sangat besar dan berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik. Pangan adalah senjata sekaligus benteng pertahanan suatu negara," tegasnya.

Baca Juga : Reformasi Sektor Pertanian, Regulasi Pupuk Dipangkas dari 145 Aturan jadi Tiga Tahapan

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR itu juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok. Salah satunya beras. Walaupun produksi diklaim terus meningkat dan cadangan pangan tertinggi, tapi faktanya harga beras terus naik.

Dia menegaskan bahwa perlu antisipasi jangan sampai minyak goreng langka dan naik harganya seperti beberapa waktu lalu. Pemerintah memang telah melakukan operasi pasar. Hal itu merupakan langkah yang baik.

"Namun, yang perlu dicari adalah faktor utama penyebab kenaikan harga di tengah daya beli masyarakat yang rendah, karena faktor PKH, dan lapangan kerja yang belum tersedia," paparnya.

Daniel menegaskan pemerintah harus memperbaiki sistem tata kelola pangan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, sisi hulu harus dibenahi, mulai dari tanah, SDM pertanian, hingga infrastruktur pertanian.

Sedangkan dari sisi hilir, pemerintah harus memperbaiki sistem pengelolaan pascapanen, stok pangan, distribusi pangan, pemantauan harga pangan, dan stabilisasi harga pangan. 

Baca Juga : Bobby Nasution Terima Curhat Warga Toba: Pupuk Mahal tapi Hasil Produk Pertanian Murah

"Hal ini untuk memastikan bahwa pangan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan mutu dan kualitas yang baik," tegas legislator dapil Kalbar ini.

Daniel juga meminta pemerintah menjalankan UU perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Daerah yang memiliki lahan subur harus menjaganya agar tidak dilakukan alih fungsi untuk kepentingan di luar pertanian.

(cw1/nusantaraterkini.co)