Presiden Prabowo Bantah Komitmen Rp17 Triliun untuk Board of Peace

Nusantaraterkini.co, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan tegas guna meluruskan spekulasi yang berkembang mengenai kontribusi finansial Indonesia dalam dewan perdamaian internasional atau Board of Peace (BoP). Dalam keterangannya di Hambalang, Minggu (22/3/2026), Presiden membantah kabar bahwa Indonesia telah menjanjikan dana sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp17 triliun untuk inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tersebut.

​

Prabowo menekankan bahwa sejak awal pembahasan, pemerintah Indonesia tidak pernah menyatakan kesediaan apalagi menandatangani komitmen iuran dalam jumlah fantastis tersebut. Ketidakhadiran delegasi Indonesia dalam pertemuan para donor pendiri (founding donors) di Washington pada 19 Februari lalu menjadi bukti nyata bahwa Jakarta tidak mengambil posisi sebagai penyokong dana utama dalam struktur keanggotaan BoP.

​“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Prabowo Subianto, seperyi dilansir RMOL, Minggu (22/3/2026).

Kepala Negara menjelaskan bahwa orientasi kontribusi Indonesia dalam isu perdamaian dunia, khususnya di wilayah konflik seperti Gaza, lebih menitikberatkan pada aksi kemanusiaan dan peran fisik di lapangan. Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan pasukan perdamaian apabila diperlukan guna menjamin keamanan warga sipil, ketimbang sekadar menyetor dana keanggotaan organisasi internasional.

​

Meski membantah iuran tetap, Prabowo tidak menutup pintu bagi Indonesia untuk terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza di masa depan. Jika gencatan senjata permanen berhasil dicapai, Indonesia berpeluang menyalurkan bantuan pembangunan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sebagaimana rekam jejak pembangunan rumah sakit dan fasilitas publik yang telah dilakukan sebelumnya.

​

"Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta," tambah Presiden.

Namun, ia kembali menggarisbawahi bahwa partisipasi tersebut bersifat sukarela dan berbasis bantuan kemanusiaan, bukan kewajiban setoran dana keanggotaan. "Tidak ada komitmen sama sekali," pungkasnya.

 (Emn/Nusantaraterkini.co)