PM Australia Sebut Bantahan Israel Soal Kelaparan di Gaza Tak Masuk Akal
Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas
Nusantaraterkini.co, CANBERRA - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyebut bantahan Israel tentang kelaparan di Gaza "tidak masuk akal."
Saat berbicara di Canberra pada Selasa (29/7) dalam pertemuan partainya yang berkuasa, yakni Partai Buruh, Albanese mengecam klaim PM Israel Benjamin Netanyahu dan Wakil Duta Besar Israel untuk Australia Amir Meron yang menyatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza.
Meskipun ada peringatan atas informasi yang diberikan oleh Hamas, Israel-lah yang mencegah jurnalis masuk, kata Albanese.
"Klaim bahwa tidak ada kelaparan di Gaza itu di tidak masuk akal."
Baca Juga : 30 Warga Palestina Tewas dalam Serangan Israel yang Menyasar Rumah-rumah di Gaza
Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Senin (28/7), Netanyahu mengatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza, maupun kebijakan kelaparan di Gaza.
Meron dikabarkan mengatakan kepada sejumlah jurnalis dari beberapa media Australia dalam sebuah taklimat pers di Canberra pada Senin bahwa Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas.
Komentar Meron itu muncul setelah Albanese pada Minggu (27/7) mengatakan kepada televisi Australian Broadcasting Corporation (ABC) bahwa Israel "jelas" melanggar hukum internasional dengan membatasi bantuan di Gaza dan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (25/7) pekan lalu bahwa penolakan bantuan dan pembunuhan warga sipil "tidak dapat dibela atau diabaikan."
Baca Juga : Warga Gaza Mati Kelaparan, Komisi I Desak Komunitas Internasional Tekan Israel Buka Akses Bantuan
Saat ditanya dalam pertemuan pada Selasa soal kapan Australia akan mengakui status kenegaraan Palestina, Albanese mengatakan bahwa pemerintahannya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengambil langkah itu, termasuk reformasi demokratis.
(fer/nusantaraterkini.co)
Sumber: Xinhua
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINAL11 Tersangka Perdagangan Orang di Kaltim Dijerat Pasal Berlapis, Terancam 15 Tahun Penjara
Rozie Winata·45 menit yang lalu -
PENDIDIKANHGN 2026 di Sumsel: Herman Deru Tegaskan Apresiasi Guru Harus Adil Tanpa Sekat ASN dan Non-ASN
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALAntisipasi Spekulan dan Kriminalitas Jelang Nataru, Polda Kaltim Perketat Pengawasan
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
EKONOMIRupiah Anjlok ke Rp18.266 per Dolar AS, Marwan Jafar Desak Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Nataru
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
PERISTIWAOmzet Tembus Rp10 Juta per Malam, 3 Tempat Biliar di Balikpapan Nunggak Pajak 7 Bulan
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONALKapolri Tegaskan Lulusan POLIRAN Langsung Kerja, Program Diperluas untuk Disabilitas hingga Nelayan
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONALJelang Nataru, Komisi XIII DPR Soroti Minimnya Petugas Imigrasi di Bandara YIA
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SOSOKBiodata dan Agama Cakra Adi Negara, Ditangkap Diduga Fitnah Dasco dan Aktivis
M Aribowo·2 jam yang lalu -
PERISTIWA264 Penumpang KA Siantar Ekspres Selamat, KAI Tegaskan Tempuh Jalur Hukum
Rozie Winata·4 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolda Sumut Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi di Medan, Tujuh Orang Dijadikan Tersangka
Rozie Winata·5 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
