PM Australia Sebut Bantahan Israel Soal Kelaparan di Gaza Tak Masuk Akal
Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas
Nusantaraterkini.co, CANBERRA - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyebut bantahan Israel tentang kelaparan di Gaza "tidak masuk akal."
Saat berbicara di Canberra pada Selasa (29/7) dalam pertemuan partainya yang berkuasa, yakni Partai Buruh, Albanese mengecam klaim PM Israel Benjamin Netanyahu dan Wakil Duta Besar Israel untuk Australia Amir Meron yang menyatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza.
Meskipun ada peringatan atas informasi yang diberikan oleh Hamas, Israel-lah yang mencegah jurnalis masuk, kata Albanese.
"Klaim bahwa tidak ada kelaparan di Gaza itu di tidak masuk akal."
Baca Juga : 30 Warga Palestina Tewas dalam Serangan Israel yang Menyasar Rumah-rumah di Gaza
Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Senin (28/7), Netanyahu mengatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza, maupun kebijakan kelaparan di Gaza.
Meron dikabarkan mengatakan kepada sejumlah jurnalis dari beberapa media Australia dalam sebuah taklimat pers di Canberra pada Senin bahwa Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas.
Komentar Meron itu muncul setelah Albanese pada Minggu (27/7) mengatakan kepada televisi Australian Broadcasting Corporation (ABC) bahwa Israel "jelas" melanggar hukum internasional dengan membatasi bantuan di Gaza dan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (25/7) pekan lalu bahwa penolakan bantuan dan pembunuhan warga sipil "tidak dapat dibela atau diabaikan."
Baca Juga : Warga Gaza Mati Kelaparan, Komisi I Desak Komunitas Internasional Tekan Israel Buka Akses Bantuan
Saat ditanya dalam pertemuan pada Selasa soal kapan Australia akan mengakui status kenegaraan Palestina, Albanese mengatakan bahwa pemerintahannya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengambil langkah itu, termasuk reformasi demokratis.
(fer/nusantaraterkini.co)
Sumber: Xinhua
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
PENDIDIKANFirli Bahuri Raih Gelar Doktor Hukum dengan IPK 4,0 dan Predikat Summa Cum Laude
Rozie Winata·54 menit yang lalu -
SUMSELBrigjen Rony Samtana Resmi Jadi Kapolda Sumsel, Ini Profil dan Rekam Jejaknya
hendra·1 jam yang lalu -
NEWSCamat Padangsidimpuan Utara Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran, Donatur dan Relawan Turut Bergerak
hendra·1 jam yang lalu -
NASIONALDPD RI Dorong RUU Daerah Kepulauan untuk Konektivitas dan Hak Masyarakat Adat
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALRevisi UU LLAJ Dinilai Mendesak, ODOL hingga Transportasi Online Jadi Sorotan
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NEWSBrigjen Tubagus Ami Prindani Jadi Kadensus 88, Ini Rekam Jejak Kariernya
hendra·2 jam yang lalu -
-
NEWS VIDEOKeracunan MBG di Muba, Gubernur Sumsel Minta Perketat Higienitas dan Jamin Pengobatan Gratis Siswa
Fadli Tara·3 jam yang lalu -
NEWSSoroti Jalan Rusak, LMND SUMUT dan EK-LMND SE-SUMUT Akan Geruduk Pemko Binjai: Desak Perbaikan Secepatnya
hendra·4 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan