DPR Dukung Keputusan Pemerintah Tolak Konser Israel Houghton di Jakarta: Sikap RI soal Palestina Harus Konsisten

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mendukung keputusan pemerintah yang tidak memberikan izin penyelenggaraan konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, di Jakarta.

Syamsu Rizal yang akrab disapa Deng Ical menilai keputusan tersebut berkaitan dengan pertimbangan keamanan dalam negeri serta konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Keputusan pemerintah untuk tidak memberikan izin konser Israel Houghton sudah tepat. Pemerintah tentu memiliki pertimbangan yang matang, terutama karena ada rekam jejak pernyataan dukungan terhadap Israel yang pernah disampaikan dalam penampilannya,” ujarnya, Rabu (7/10/2026).

Pemerintah sebelumnya memastikan tidak akan memberikan izin terhadap rencana pertunjukan Israel Houghton bersama grup musik Israel & New Breed yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 24 Oktober 2026. Pemerintah menyebut pertimbangan keamanan dan sensitivitas politik luar negeri menjadi dasar keputusan tersebut.

Deng Ical menegaskan, keputusan tersebut bukan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di bidang seni. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kegiatan hiburan internasional tidak dimanfaatkan sebagai sarana kampanye politik yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

“Ini bukan persoalan agama atau nama seseorang, melainkan menyangkut posisi politik dan sikap Indonesia terhadap persoalan Palestina. Kalau sebuah kegiatan berpotensi menjadi sarana kampanye politik dukungan kepada Israel, tentu harus dipertimbangkan secara serius,” katanya.

Daeng Ical mengatakan dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan bagian dari prinsip konstitusional Indonesia. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mempertahankan konsistensi sikap tersebut dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam pemberian izin kegiatan internasional.

“Posisi Indonesia sangat jelas, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Segala bentuk dukungan terhadap pendudukan dan penjajahan Israel tentu tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri kita,” tegasnya.

Deng Ical juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza akibat konflik Israel-Palestina. Menurutnya, pemerintah perlu mencegah munculnya kegiatan yang berpotensi digunakan untuk menyebarkan narasi politik yang bertentangan dengan posisi Indonesia.

“Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa di Gaza. Indonesia tidak boleh memberikan ruang sekecil apa pun bagi bentuk dukungan politik yang menguntungkan posisi Israel,” ucapnya.

Lebih lanjut, Deng Ical meminta kementerian terkait dan aparat kepolisian meningkatkan kecermatan dalam menyeleksi kegiatan internasional yang menghadirkan tokoh atau pengisi acara dari luar negeri.

Menurut dia, penelusuran rekam jejak serta pertimbangan keamanan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah potensi gejolak sosial.

“Pemerintah dan penegak hukum harus tetap cermat dalam menyaring setiap kegiatan berskala internasional. Keamanan dalam negeri serta amanat konstitusi harus tetap menjadi prioritas utama,” tutur legislator dapil Sulawesi Selatan tersebut.

Deng Ical menambahkan, Komisi I DPR RI akan terus mengawal kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk sikap pemerintah dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

“Kami di DPR RI akan terus mendukung langkah tegas pemerintah dalam menjaga konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia. Kemerdekaan Palestina adalah harga mati yang terus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)