Pernyataan Cadangan BBM 20 Hari Picu Kepanikan, DPR Desak Pertamina Buka-bukaan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional hanya cukup sekitar 20 hari memicu gelombang kepanikan di sejumlah daerah. Antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU pun tak terhindarkan.

Merespons situasi tersebut, Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mendesak PT Pertamina (Persero) segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait kondisi riil cadangan energi nasional. Menurutnya, pernyataan pemerintah yang tidak disertai penjelasan komprehensif justru berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Imbas dari pernyataan ini, di beberapa daerah justru menimbulkan kepanikan berlebih. Banyak SPBU mengalami antrean panjang dan masyarakat saling berebut BBM,” kata politisi yang akrab disapa Gus Rivqy, Jumat (6/3/2026).

Pernyataan Bahlil sendiri muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, terutama dampak konflik antara Iran dan Israel yang juga menyeret keterlibatan Amerika Serikat. Situasi tersebut turut mengganggu stabilitas distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia.

Namun bagi Rivqy, informasi tentang cadangan energi tidak boleh disampaikan secara parsial tanpa penjelasan mengenai mekanisme pasokan dan distribusi yang sebenarnya berjalan. Ia menegaskan, sistem pencadangan BBM Indonesia pada dasarnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan Pertamina dalam menyediakan anggaran serta fasilitas penyimpanan energi.

“Sepemahaman saya, kapasitas pencadangan kita memang bergantung pada kemampuan dana dan fasilitas penyimpanan. Jadi pernyataan tersebut tidak bisa dimaknai secara sederhana seolah-olah cadangan BBM kita akan habis dalam waktu tertentu,” tegasnya.

Karena itu, Rivqy meminta Pertamina tidak tinggal diam menghadapi kepanikan publik. Sebagai operator utama distribusi energi nasional, perusahaan pelat merah tersebut dinilai memiliki tanggung jawab menjelaskan secara jujur dan transparan kondisi pasokan BBM di Indonesia.

Ia juga mengingatkan bahwa komunikasi publik yang keliru dalam isu energi sangat berbahaya karena bisa memicu ketegangan sosial di masyarakat.

“Pertamina harus segera memberi penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Jangan sampai kepanikan ini berkembang dan berujung pada konflik horizontal yang justru merugikan rakyat,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)