Peringatan Hari Perempuan Internasional, DPR Soroti Ketimpangan Pendidikan Perempuan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Peringatan Hari Perempuan Internasional kembali menjadi momentum untuk menyoroti ketimpangan yang masih dihadapi perempuan di Indonesia, terutama dalam sektor pendidikan. 

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat utama untuk memperkuat posisi perempuan, namun realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan akses dan kesempatan.

Hetifah menyampaikan bahwa meskipun perempuan Indonesia telah menunjukkan kontribusi signifikan di berbagai sektor—mulai dari pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan hingga kepemimpinan publik—struktur sosial dan kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif masih menjadi penghambat.

“Terlalu sering kita berbicara tentang peran besar perempuan, tetapi tidak diikuti dengan kebijakan yang benar-benar menghapus hambatan struktural yang mereka hadapi,” ujar Hetifah, Senin (9/3/2026).

Tahun ini, peringatan Hari Perempuan Internasional mengusung tema “Give to Gain”, yang menekankan pentingnya dukungan nyata bagi perempuan melalui akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan perlindungan yang setara. Namun menurut Hetifah, slogan tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar retorika tahunan.

Ia menilai masih terdapat masalah serius terkait kesenjangan pendidikan, rendahnya literasi digital perempuan di sejumlah wilayah, serta terbatasnya ruang pengembangan kapasitas bagi perempuan dan anak perempuan. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, kondisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan sosial di masa depan.

“Pendidikan perempuan bukan sekadar isu sosial, tetapi isu strategis pembangunan. Negara tidak bisa setengah hati dalam memastikan perempuan mendapatkan akses pendidikan yang adil,” tegasnya.

Komisi X DPR RI, lanjut Hetifah, mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan pendidikan lebih berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan di daerah terpencil, serta memperkuat program literasi digital dan pengembangan keterampilan.

Ia juga mengingatkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya melalui program pendidikan formal. Negara harus memastikan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta hambatan budaya yang masih membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik.

“Jika negara serius berbicara tentang kemajuan bangsa, maka kesetaraan kesempatan bagi perempuan tidak boleh lagi menjadi wacana, tetapi harus menjadi prioritas kebijakan,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)