Pengamat Usul Pembentukan Lembaga Ad Hoc Bencana dan Anggaran Cadangan Khusus

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Pemerintah didorong untuk mengoptimalkan penanganan bencana secara nasional melalui pembentukan lembaga khusus bersifat ad hoc serta penyediaan anggaran cadangan terdedikasi. Hal ini dinilai efektif memangkas birokrasi, mempercepat respons darurat, serta memastikan sistem komunikasi publik tetap berjalan saat infrastruktur hancur akibat bencana.

​Pengamat kebijakan publik, Rian Nugroho mengatakan, kelembagaan khusus untuk penanganan bencana tidak harus bersifat permanen. Pemerintah dapat membentuknya melalui keputusan presiden (Keppres) dengan masa kerja tertentu dan memperpanjang masa tugasnya apabila kondisi masih membutuhkan.

“Kita perlu mempunyai kelembagaan kebencanaan. Tetapi kelembagaan itu tidak harus dalam bentuk kelembagaan yang menetap,” kata Rian, Kamis (20/8/2026).

Selain kelembagaan, Rian mendorong pemerintah menyiapkan anggaran cadangan khusus bencana. Besaran anggaran tersebut, menurut dia, dapat dihitung berdasarkan rata-rata kebutuhan penanganan bencana selama 10 tahun terakhir.

Dana tersebut harus ditempatkan sebagai anggaran khusus yang hanya dapat digunakan ketika terjadi bencana dan penggunaannya memiliki dasar hukum yang jelas.

“Anggaran kebencanaan itu dirata-ratakan per tahun selama 10 tahun terakhir dan dialokasikan. Dana itu tidak boleh digunakan kecuali benar-benar untuk bencana,” ujarnya.

Menurut Rian, mekanisme tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki kesiapan pendanaan ketika bencana terjadi tanpa harus selalu menunggu proses pengalokasian anggaran setelah kejadian.

Rian juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem komunikasi publik dalam situasi bencana. Pemerintah perlu memiliki mekanisme yang jelas agar informasi dari daerah dapat diterima oleh pemerintah pusat dan segera disampaikan kepada masyarakat secara akurat.

Ia menilai, persoalan komunikasi dapat menyebabkan informasi penting mengenai perkembangan bencana tidak tersampaikan secara cepat kepada masyarakat maupun pemerintah di tingkat pusat.

“Yang terjadi dalam proses komunikasi, enggak ada yang tahu. Yang terjadi dari Jakarta enggak tahu, misalnya air surutnya,” kata Rian.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu membangun sistem komunikasi yang mampu memastikan informasi mengenai kondisi lapangan dapat diteruskan secara cepat, akurat, dan terkoordinasi.

Selain memperkuat jaringan digital, Rian mengusulkan pemerintah menyiapkan sistem komunikasi alternatif untuk menghadapi kemungkinan terputusnya jaringan telekomunikasi akibat bencana.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah merevitalisasi sarana telekomunikasi di kantor kecamatan dan kelurahan. Infrastruktur tersebut dapat menjadi bagian dari sistem komunikasi darurat ketika jaringan digital mengalami gangguan.

Menurut Rian, keberadaan sarana komunikasi alternatif penting untuk memastikan pemerintah daerah tetap dapat berkoordinasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta memberikan pelayanan publik selama kondisi darurat.

"Dengan penguatan kelembagaan, kesiapan anggaran, serta sistem komunikasi yang lebih tangguh, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan bencana, terutama ketika infrastruktur komunikasi dan layanan publik mengalami gangguan," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)