Cegah Pemborosan APBD, Wali Kota Medan Tekankan Penggunaan Analisis Standar Belanja Berbasis Hasil

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperketat kontrol penganggaran daerah guna memastikan setiap alokasi APBD tepat sasaran dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk menerapkan pedoman Analisis Standar Belanja (ASB) secara rinci dan konsisten dalam setiap perencanaan keuangan. 

​Instruksi tegas Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, tersebut disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan, Citra Effendi Capah, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penerapan ASB di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Rabu (12/8/2026). 

​Kegiatan yang diinisiasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Medan ini dihadiri oleh Kabag Administrasi Pembangunan Asmui Rasyid Marpaung, jajaran pimpinan OPD, serta menghadirkan narasumber akademisi dari Universitas Quality Medan, Dr. Ir. Immanuel Panusunan Tua Panggabean. Melalui sambutan tertulisnya, Wali Kota menggarisbawahi bahwa efisiensi tata kelola keuangan daerah memerlukan pengawasan ketat serta komitmen bersama antar-instansi. 

​"Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi antar-perangkat daerah, peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan dokumen ASB secara berkelanjutan, serta pengawasan yang transparan dan akuntabel agar implementasi ASB berjalan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Citra menyampaikan pesan Wali Kota.

​Pemko Medan mewanti-wanti seluruh jajaran agar pembuatan dokumen ASB tidak sekadar dijadikan formalitas penggugur kewajiban administratif saat penyusunan anggaran. Sebaliknya, ASB harus dijadikan acuan rasional untuk mengukur beban kerja dan target yang ingin dicapai secara presisi. 

​"ASB membantu kita memastikan bahwa alokasi anggaran didasarkan pada kebutuhan yang rasional, beban kerja yang terukur, serta target kinerja yang jelas. Penerapan ASB yang tepat akan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil," jelas Capah.

​Pemko Medan tidak menampik adanya kendala teknis di lapangan, seperti perbedaan penafsiran regulasi dan ketidakselarasan data antar-OPD. Melalui wadah FGD ini, Pemko Medan mendorong terciptanya solusi konkret yang dapat mengevaluasi sekaligus menyamakan persepsi penyusunan anggaran. 

​"FGD ini hendaknya menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan komunikasi antar-pemangku kepentingan, serta menghasilkan rekomendasi yang implementatif untuk diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran di setiap perangkat daerah. Saya berharap FGD ini tidak hanya menjadi forum berbagi informasi, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah nyata yang dapat ditindaklanjuti bersama dalam mengoptimalkan penerapan Analisis Standar Belanja demi mewujudkan tata kelola Pemko Medan yang semakin baik," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)