Pemerintah Diminta Tak 'Bertangan Besi' Intervensi Harga Pasar Produk Beras

Nusantaraterkini.co, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta pemerintah tidak “bertangan besi” mengintervensi harga pasar produk beras.

“Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak disaat harga melonjak. Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang,” tegas Alex.merespon keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang menilai pemerintah telah mengambil langkah ekstrem, mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET), Selasa (28/10/2025).

Menurut Alex, jika mau sedikit berlelah-lelah, pemerintah sebenarnya tak perlu merasa khawatir dengan kenaikan harga beras di pasaran.

Yang mesti dikerjakan pemerintah, urainya, memastikan kelompok rentan adalah pihak yang akan jadi penerima manfaat dari program subdsidi yang digelontorkan. Apakah itu berupa bantuan pangan atau beras SPHP.

“Dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton, pemerintah bisa membantu kelompok sasaran tanpa harus khawatir. Terlebih, musim panen juga sudah makin dekat, di awal tahun 2026,” terang Alex.

Tekan Biaya

Menurut Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI, bentuk intervensi yang lebih layak dilakukan pemerintah dalam menekan lonjakan harga beras yakni memperbaiki pola distribusi dan sistem logistik produk beras.

“Pemerintah harus menyederhanakan rantai distribusi, sehingga pedagang tidak terbebani biaya pengriman yang terlalu besar,” terangnya.

Selain itu, tambah Alex, sistem logistik juga harus terus disempurnakan. Karena, Bulog diperintahkan membeli harga dengan terbebas dari kualitas.

“Membeli gabah petani dengan mengabaikan kualitas, tentu penuh tantangan. Makanya, kerja tim Bulog harus melebihi rata-rata dalam penanganan gabah yang dibeli dari petani,” tukasnya.

Dengan langkah komprehensif, tukas Alex, stabilisasi harga beras bisa dicapai tanpa perlu menekan pedagang kecil yang juga tengah berjuang menafkahi keluarganya.

“Pemerintah mesti memperkuat distribusi dan keadilan logistik, agar rakyat di seluruh daerah bisa membeli beras dengan harga yang wajar,” tutup Alex.

 (cw1/nusantaraterkini.co)