Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Pemerintah Diingatkan tak Tergesa Terapkan Aturan Kemasan Rokok Standar

Pemerintah Diingatkan tak Tergesa Terapkan Aturan Kemasan Rokok Standar

Bagikan:
A A

Nusantaraterkini.co, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), mengingatkan , khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), agar berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan standarisasi kemasan produk tembakau (plain packaging).

Menurut Anggana, forum konsultasi yang digelar belum menghasilkan kesimpulan apa pun, karena masih dalam tahap mendengarkan berbagai pandangan dari seluruh pihak, baik yang mendukung maupun yang menolak penerapan aturan tersebut.

Baca Juga : Menkeu Purbaya Akomodir Pembuat Rokok Illegal: Kalau Kita Bunuh Semua ya Matilah Mereka, Kita Ajak Masuk Sistem!

“Forum ini bukan forum keputusan, tapi konsultasi. Kami meminta Kemenkes menjalankan prosesnya secara hati-hati agar dampaknya terhadap sektor industri bisa diminimalkan,” ujar Anggana mengomentari perihal kemasan putih yang diatur dalam PP Kesehatan no 28, Selasa (14/10/2025).

Ia menegaskan, pelaku usaha memahami pentingnya aspek kesehatan, namun menilai bahwa kebijakan harus diterapkan secara seimbang agar tidak menekan industri legal yang selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan menyerap jutaan tenaga kerja.

Baca Juga : PHK di Industri Rokok, Legislator Minta Perusahaan Harus Tetap Perhatikan Hak Buruh

“Kami menolak penerapan standarisasi kemasan secara penuh, karena justru bisa menjadi pintu masuk bagi industri ilegal,” tegasnya.

Anggana menjelaskan, dengan kemasan yang seragam baik dari segi warna, bentuk, maupun jenis huruf produk rokok palsu akan lebih mudah beredar karena sulit dibedakan dengan produk legal. 

Hal itu, menurutnya, telah terjadi di sejumlah negara seperti Australia, di mana penerapan kemasan polos justru meningkatkan peredaran rokok ilegal.

“Kalau kemasan semua sama, itu malah memudahkan pemalsuan. Dampaknya justru menghantam industri legal yang menjadi penyumbang besar bagi penerimaan negara dan menggantungkan hidup jutaan masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga : Rokok Ilegal Bahayakan Kesehatan, Komentar Pedas Netizen untuk Bos HM Sampoerna

Lebih lanjut, APINDO, kata Anggana, juga menyoroti ketidaksinkronan antara Peraturan (PP) No. 109 dan PP No. 28, yang disebut masih menimbulkan kebingungan dalam implementasi teknis di lapangan.

“Kami mencatat PP 28 ini belum sepenuhnya menjawab masalah di PP 109, terutama soal penegakan hukum dan pengaturan teknis. Bahkan sektor ritel pun mengalami kesulitan memahami dan menjalankannya,” tutur Anggana.

Meski begitu, APINDO ditegaskan Anggana, tetap mendukung regulasi yang adil dan berimbang. 

Baca Juga : Waspada! Kebiasaan Kecil Ini Bisa Picu Penyakit Serius

Anggana menekankan pentingnya pemerintah mempertimbangkan karakteristik industri tembakau nasional yang unik serta peran strategisnya dalam perekonomian.

“Kesehatan itu penting, dan kami tidak menolak itu. Tapi harus ada keseimbangan dalam penerapan regulasi. Tujuan utama kebijakan ini harus jelas apakah benar bisa menekan konsumsi atau malah membuka ruang bagi peredaran produk ilegal,” pungkasnya. 

(cw1/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru