Pemerintah Diingatkan tak Tergesa Terapkan Aturan Kemasan Rokok Standar
Pemerintah Diingatkan tak Tergesa Terapkan Aturan Kemasan Rokok Standar
Nusantaraterkini.co, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), agar berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan standarisasi kemasan produk tembakau (plain packaging).
Menurut Anggana, forum konsultasi yang digelar belum menghasilkan kesimpulan apa pun, karena masih dalam tahap mendengarkan berbagai pandangan dari seluruh pihak, baik yang mendukung maupun yang menolak penerapan aturan tersebut.
“Forum ini bukan forum keputusan, tapi konsultasi. Kami meminta Kemenkes menjalankan prosesnya secara hati-hati agar dampaknya terhadap sektor industri bisa diminimalkan,” ujar Anggana mengomentari perihal kemasan rokok putih yang diatur dalam PP Kesehatan no 28, Selasa (14/10/2025).
Ia menegaskan, pelaku usaha memahami pentingnya aspek kesehatan, namun menilai bahwa kebijakan harus diterapkan secara seimbang agar tidak menekan industri legal yang selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan menyerap jutaan tenaga kerja.
Baca Juga : PHK di Industri Rokok, Legislator Minta Perusahaan Harus Tetap Perhatikan Hak Buruh
“Kami menolak penerapan standarisasi kemasan secara penuh, karena justru bisa menjadi pintu masuk bagi industri rokok ilegal,” tegasnya.
Anggana menjelaskan, dengan kemasan yang seragam baik dari segi warna, bentuk, maupun jenis huruf produk rokok palsu akan lebih mudah beredar karena sulit dibedakan dengan produk legal.
Hal itu, menurutnya, telah terjadi di sejumlah negara seperti Australia, di mana penerapan kemasan polos justru meningkatkan peredaran rokok ilegal.
“Kalau kemasan semua sama, itu malah memudahkan pemalsuan. Dampaknya justru menghantam industri legal yang menjadi penyumbang besar bagi penerimaan negara dan menggantungkan hidup jutaan masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga : Rokok Ilegal Bahayakan Kesehatan, Komentar Pedas Netizen untuk Bos HM Sampoerna
Lebih lanjut, APINDO, kata Anggana, juga menyoroti ketidaksinkronan antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 dan PP No. 28, yang disebut masih menimbulkan kebingungan dalam implementasi teknis di lapangan.
“Kami mencatat PP 28 ini belum sepenuhnya menjawab masalah di PP 109, terutama soal penegakan hukum dan pengaturan teknis. Bahkan sektor ritel pun mengalami kesulitan memahami dan menjalankannya,” tutur Anggana.
Meski begitu, APINDO ditegaskan Anggana, tetap mendukung regulasi yang adil dan berimbang.
Baca Juga : Waspada! Kebiasaan Kecil Ini Bisa Picu Penyakit Serius
Anggana menekankan pentingnya pemerintah mempertimbangkan karakteristik industri tembakau nasional yang unik serta peran strategisnya dalam perekonomian.
“Kesehatan itu penting, dan kami tidak menolak itu. Tapi harus ada keseimbangan dalam penerapan regulasi. Tujuan utama kebijakan ini harus jelas apakah benar bisa menekan konsumsi atau malah membuka ruang bagi peredaran produk ilegal,” pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
INTERNASIONALPrabowo Dorong Kerja Sama ASEAN-India Atasi Krisis Kesehatan dan Bencana
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
EKONOMIKejar Target Rp90 Triliun, Izin Usaha di Kaltim Tak Bisa Lagi Menggantung
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKekerasan Seksual, Restitusi Kasus Eks Plt Kepsek Balikpapan Dinilai Tak Sebanding
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDidakwa Selundupkan 1.190 Pil Ekstasi, WNA Belanda Dituntut Penjara Seumur Hidup
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
NEWSJelang Nataru, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
KOTA MEDANTemui Bobby, Rico Waas Bahas Sinkronisasi Pembangunan Daerah
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
NEWSTersangka Korupsi ATR/BPN Fahd A Rafiq Klaim Beri Dana Rp70 Miliar ke NU
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
SUMUTGubernur Bobby Minta Kabupaten/Kota Percepat Regulasi BRT Mebidang
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
POLITIKPemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Ranperda Perangkat Daerah
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSelain LSP, Polri Usut End User Lain Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
