Pemerintah Didesak Ungkap Perusahaan Terlibat Kasus Beras Oplosan
Daniel mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dengan mengungkap identitas perusahaan tersebut kepada publik
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar yang terlibat dalam kasus beras oplosan.
Daniel mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dengan mengungkap identitas perusahaan tersebut kepada publik.
“Pemerintah tidak boleh menutup-nutupi identitas pelaku, terlebih jika perusahaan besar terlibat dalam praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Ini masalah serius karena menyangkut bahan pokok yang sangat vital,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).
Baca Juga: Wali Kota Binjai Tinjau Peluncuran Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahun 2025
Daniel menegaskan bahwa praktik beras oplosan adalah tindakan yang mencederai hak konsumen serta merugikan petani dan pelaku usaha yang jujur.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya membuka nama perusahaan, tetapi juga menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan perusahaan besar kebal hukum. Jika terbukti bersalah, pemerintah harus memberikan sanksi maksimal, bahkan mencabut izin usaha,” tegasnya.
Selain itu, Daniel juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan rantai distribusi pangan, khususnya beras, agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.
"Kasus ini menjadi alarm penting untuk memperketat regulasi dan sistem pengawasan,” tutupnya.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Jaksa Agung-Polri Usut dan Tindak Penipuan Beras: Ini Menikam Rakyat!
Legislator dapil Kalbar itu juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi terhadap sistem tata niaga produk pangan.
Daniel berharap, kasus oplosan tidak terjadi pada produk pangan yang lain, karena akan menimbulkan gejolak pasar dan betul-betul menurun kepercayaan masyarakat.
“Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Segera lakukan reformasi sistem tata niaga pangan kita. Jika tidak ada perbaikan penyeluruh, kasus ini bisa terulang kembali,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementan dan Satgas Pangan Polri mengungkap praktik pengoplosan beras. Hasilnya, 212 merek beras terbukti tidak sesuai standar mutu alias oplosan.
Investigasi yang dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi.
Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.
Menurut temuan Kementan dan Satgas Pangan Polri, beras dioplos dengan mencampur beras premium dengan beras medium. Kemudian dijual dengan harga premium.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTGubernur Bobby Minta Kabupaten/Kota Percepat Regulasi BRT Mebidang
Herman Saleh Harahap·10 menit yang lalu -
POLITIKPemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Ranperda Perangkat Daerah
Herman Saleh Harahap·31 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSelain LSP, Polri Usut End User Lain Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALIrjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
SOSOKPerjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso: Mulai Lulus Akpol 1999, Kini Berakhir Dipecat
M Aribowo·2 jam yang lalu -
NEWSDorong Kemandirian Fiskal Daerah, Golkar MPR Siapkan RUU Obligasi Daerah
hendra·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKPK Periksa Keluarga Eks Pejabat Pajak Soal Aliran Aset
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
NEWSTanpa Kajian Ilmiah, Pemerintah Tunda Pemindahan Badak Jawa
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
SUMSELPetani di Empat Lawang Tewas Ditusuk Saat Pasang Tenda 40 Harian, Pelaku Dibekuk di Pondok Kebun
hendra·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
