Pemerintah Didesak Bongkar Mafia Pangan Pemicu Kenaikan Harga Minyak Goreng

Nusantaraterkini.co, JAKARTA—Anggota Komisi IV DPR Rina Saadah, meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan praktik mafia pangan yang disebut menjadi penyebab kenaikan harga minyak goreng (Migor) di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Rina menanggapi pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkap tata kelola minyak goreng sulit dikendalikan akibat ulah mafia pangan.

“Jika memang benar apa yang disampaikan Menteri Pertanian bahwa kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh ulah mafia pangan, maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus segera membongkar dalang di balik kenaikan harga minyak goreng. Siapa pun yang terlibat tidak boleh dilindungi,” ujar Rina, Kamis (21/5/2026).

Rina menegaskan minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang digunakan hampir di seluruh rumah tangga, pelaku usaha kecil, hingga industri makanan. Karena itu, lonjakan harga minyak goreng dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan memperberat beban ekonomi keluarga.

“Ketika harga minyak goreng naik tidak terkendali, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Ibu rumah tangga, pedagang gorengan, UMKM, hingga pelaku usaha makanan harus menanggung biaya produksi yang semakin tinggi. Negara harus hadir melindungi rakyat dengan memutus mata rantai mafia pangan yang mengganggu tata kelola distribusi dan harga minyak goreng,” kata anggota Banggar DPR ini.

Legislator asal Jawa Barat itu menilai keberadaan mafia pangan tidak hanya memicu kenaikan harga, tetapi juga merusak sistem distribusi pangan nasional. Praktik penimbunan, permainan distribusi, hingga manipulasi pasokan disebut dapat menciptakan kelangkaan buatan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.

Menurut Rina, apabila mafia pangan terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan pada komoditas minyak goreng, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas pangan nasional. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, memperlebar kesenjangan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan.

“Karena itu pemerintah harus tegas. Jika memang ada mafia pangan yang bermain, maka usut tuntas hingga ke akar-akarnya. Jangan ada kompromi dan jangan ada pihak yang dilindungi. Proses hukum harus ditegakkan agar ada efek jera,” tegas bekas Tenaga Ahli Kemenpora ini.

Selain itu, Rina meminta pemerintah memperkuat pengawasan rantai distribusi minyak goreng dan memastikan pasokan tetap tersedia dengan harga terjangkau bagi masyarakat. 

Ia menilai pemberantasan mafia pangan menjadi langkah penting dalam menjaga keadilan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

(LS/Nusantaraterkini.co)