Pemerintah Bangun 2.000 Rumah untuk Korban Bencana Sumatera, Komisi V: Pemda Harus Gerak Cepat Siapkan Lahan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Pemerintah berencana membangun sekitar 2.000 unit rumah atau hunian tetap bagi korban bencana di wilayah Sumatera (Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara). 

Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko menegaskan, langkah pembangunan hunian tetap merupakan kebijakan penting dan mendesak untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali hidup layak dan aman. 

Namun demikian, legislator Dapil Jawa Barat VI itu menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat proses persiapan, terutama terkait ketersediaan lahan.

“Pemerintah daerah harus bergerak cepat menyiapkan lahan yang tepat untuk pembangunan rumah bagi korban bencana. Penentuan lokasi sangat krusial agar proses pembangunan bisa segera dilakukan tanpa hambatan,” ujar Sudjatmiko, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, lokasi hunian tetap harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan aspek keamanan dari potensi bencana lanjutan, aksesibilitas, serta kedekatan dengan sumber mata pencaharian warga. 

ASudjatmiko juga menekankan bahwa lahan yang digunakan idealnya tidak jauh dari rumah dan lingkungan asal masyarakat yang terdampak banjir.

“Lokasi hunian tetap sebaiknya tidak jauh dari rumah masyarakat sebelumnya, agar mereka tidak tercerabut dari lingkungan sosial, aktivitas ekonomi, dan akses pendidikan maupun layanan dasar lainnya,” ujarnya.

Sudjatmiko berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan optimal sehingga program pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera dapat terlaksana tepat waktu dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga menegaskan Komisi V DPR RI akan terus mengawal program tersebut agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi para korban bencana.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah akan membangun 2.000 unit rumah untuk korban bencana Sumatera. Menurutnya, proyek itu akan dibiayai APBN dari hasil efesiensi anggaran. 

(cw1/nusantaterkini.co)