Pembentukan Kopdes Merah Putih Dinilai Mengulang Pola Koersif

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Suroto menyampaikan kekhawatiran atas peresmian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Ia menilai program ini berisiko mengulang pola koersif, yakni pembentukan koperasi secara paksa dari atas, bukan berdasarkan kebutuhan warga. Menurutnya, pendekatan semacam itu pernah gagal secara historis.

Baca Juga: Prabowo: Koperasi Desa Merah Putih untuk Basmi Tengkulak dan Rentenir

Suroto menjelaskan, pemerintah membentuk koperasi ini melalui pendekatan top-down lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah pusat, menurutnya, mengerahkan pemerintah daerah, desa, dan perusahaan pelat merah untuk mendirikan koperasi dalam waktu singkat. 

“Mekanisme pembentukan koperasi ini dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus, bukan atas inisiatif warga secara organik,” kata Suroto, Selasa (22/7/2025).

Ia menduga kepala desa merasa tertekan karena program ini menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah pusat. Menurutnya, walau pemerintah membantah melakukan pendekatan koersif, kondisi di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. 

“Target waktu pendirian, sumber pendanaan, sepenuhnya dikendalikan dari atas. Konten bisnis yang seragam menunjukkan inisiatif ini bukanlah buah dari kebutuhan warga desa, melainkan kehendak negara yang dipaksakan,” ucap Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ini.

Ia juga mengingatkan kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) pada era 1970-an sebagai preseden buruk. Menurutnya, koperasi-koperasi tersebut tumbuh secara koersif dan berubah menjadi koperasi palsu.

Ia juga menyinggung nasib serupa pada koperasi pertanian di awal masa reformasi. 

Mereka hidup bukan dari semangat anggota, tapi dari kucuran dana pemerintah yang tak pernah memupuk daya hidup sejati koperasi. Koperasi sejatinya adalah organisasi ekonomi yang demokratis dan otonom. Lahir dari rahim rakyat, bukan rahim negara,” tegas Suroto.

Negara Hadir untuk Rakyat

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pentingnya pemerintahan yang memenuhi kebutuhan rakyat dengan memberikan kemudahan layanan dan fasilitas seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, pupuk, hingga pemasaran hasil pertanian. 

Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah yang menujukkan keberpihakan kepada rakyat.

"Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah Pemerintah yang mempraktikkan bahwa negara hadir untuk rakyat. Sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah," kata Puan.

"Keberpihakan ini ditunjukan dengan memberikan pelayanan yang membantu rakyat, memprioritaskan program yang dapat memperkuat ekonomi rakyat," lanjutnya.

Baca Juga: Prabowo: Koperasi Merah Putih Milik Rakyat, Bukan “Ketua Untung Duluan”

Lebih lanjut, Mantan Menko PMK ini menjelaskan orientasi pemerintah sejatinya memang harus memudahkan hidup rakyat. "Koperasi merupakan sarana dalam mewujudkan perubahan sosial dan ekonomi untuk menuju masyarakat yang berdikari dalam ekonomi," sebut Puan.

Puan mengatakan Koperasi Merah Putih menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan bentuk koperasi yang didirikan baru, koperasi dari pengembangan, atau revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Dalam rangka mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih, Puan menekankan pentingnya SDM mumpuni dan pengawasan internal yang dilakukan secara berkala.

"Membangun koperasi yang baik membutuhkan SDM yang mumpuni, ekosistem usaha, dan pengawasan internal. Oleh karena itu maka dalam menjalankan praktik koperasi, kita harus memiliki kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan," jelasnya.

Puan pun juga mengimbau kepala daerah agar berperan aktif sehingga manfaat Koperasi Desa Merah Putih dirasakan oleh masyarakat.Dengan kehadiran seluruh lapisan pemerintahan dari pusat hingga desa, 

Puan berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi katalis bagi penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan di masa depan.

Harus menjadi perhatian bagi Kepala Daerah dalam menjalankan Program Koperasi Desa Merah Putih, jangan sampai ada permasalahan hukum di kemudian hari," ucap Puan.

Bantu Kemandirian Fiskal Daerah

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan pihaknya optimis Koperasi Desa Merah Putih mampu meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di daerah.

"Yang pertama tentunya kami mengapresiasi dan mengucapkan Selamat kepada pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Bidang Pangan atas peresmian 80.081 unit Koperasi Desa Merah Putih. Kami percaya pemerintah telah menyiapkan manajemen SDM dan bisnis model KMP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan bisnis modern," ujar Sultan.

Menurutnya, jika dikelola secara professional dan terintegrasi dengan program prioritas pemerintah lainnya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KMP mampu mendorong transformasi dan menumbuhkan geliat ekonomi di setiap daerah. Karena setiap daerah memiliki potensi komoditas sekaligus pasar yang mampu membentuk rantai pasok mikro. 

"Dalam jangka menengah-panjang, Kopdes Merah Putih tidak hanya mampu memutus mata rantai praktek lintah darat yang mencekik masyarakat, namun juga potensial mendongkrak penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Artinya, KMP berpeluang membantu daerah dalam mencapai kemandirian fiskal daerah," tegasnya.

Lebih lanjut, Sultan berharap agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada upaya pendampingan dan pengawasan terhadap KDMP. Tentunya dalam konteks ini kita membutuhkan partisipasi semua pihak baik Dekopin, pemda, terutama anggota Koperasi.

"Apa yang diwanti-wanti oleh President Prabowo pada sambutannya adalah krusial. Agar KMP tidak bernasib seperti KUD," tutupnya.

Baca Juga: Resmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Binjai, Bobby Nasution Sebut Perputaran Ekonomi Bisa Capai Rp2,5 Miliar

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang.

Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

Koperasi-koperasi itu nantinya akan memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing. Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

(cw1/nusantaraterkini.co)