Pakar: Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah Dinilai Berpotensi Bertentangan dengan Putusan MK
Pakar hukum nilai penetapan tersangka Febrie Adriansyah berpotensi langgar Putusan MK jika tanpa pemeriksaan saksi
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Achmad menilai, penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, sebagai tersangka oleh Kortastipidkor Polri berpotensi bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 apabila dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu sebagai saksi.
Menurut Suparji, penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan pengadaan batu bara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel harus memenuhi prinsip due process of law sebagaimana diatur dalam konstitusi dan hukum acara pidana.
"Penetapan tersangka tersebut berpotensi bertentangan dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan prinsip due process of law yang dianut KUHAP Baru," ujarnya, Minggu (19/7/2026).
Ia menjelaskan, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" harus dimaknai sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta disertai pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum penetapan status tersangka dilakukan.
Menurut Suparji, sejak putusan tersebut berlaku, penyidik tidak hanya wajib memiliki minimal dua alat bukti, tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka untuk memberikan keterangan terlebih dahulu sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara.
Ia menambahkan, meskipun KUHAP tidak mengenal istilah "calon tersangka", dalam praktik penyidikan pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi karena status hukum yang bersangkutan belum berubah menjadi tersangka.
"Dengan demikian, pemeriksaan sebagai saksi sebelum penetapan tersangka merupakan implementasi dari Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014," jelasnya.
Suparji juga menilai prinsip tersebut semakin diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), asas peradilan yang adil (fair trial), serta keseimbangan antara kewenangan penyidik dan hak warga negara.
Dia berpendapat, penegakan hukum harus mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur, bukan semata-mata mengejar efektivitas pemberantasan tindak pidana.
Karena itu, apabila penetapan tersangka dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu sebagai saksi, maka aspek keabsahan prosedurnya dapat dipersoalkan melalui mekanisme praperadilan.
Terkait adanya perubahan status hukum dari saksi menjadi tersangka dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan Kejaksaan, Suparji menilai aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan yang konsisten dan memiliki dasar hukum yang jelas.
"Kepastian status hukum seseorang merupakan bagian dari hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil," pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
KOTA MEDANRico Waas Luncurkan Chatbot Hallo Johor, Percepat Layanan dan Aduan Warga
Herman Saleh Harahap·19 menit yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALDiduga Komplotan Curanmor, Dua Orang Ditangkap di Tembung
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
-
SEPAKBOLASuper League: PSM Imbang Lawan Persija, Bhayangkara Menang
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
-
-
-
-
SUMSELKapolda Sumsel Pimpin Aksi Bersih Lingkungan dan Evaluasi di Komplek Pakri
hendra·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
