Pagar Laut Disebut Bukan Aksi Pencurian, Komisi II: Menteri ATR Jangan Lepas Tangan
Pagar laut itu jelas-jelas patok untuk menguasai lahan. Mereka ingin menguasai lahan di laut untuk kepentingan tertentu
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Indrajaya merespon pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebut bahwa pembangunan pagar laut di Tangerang belum masuk kategori pencurian lahan. Dia meminta Nusron tidak lepas tangan dengan kasus tersebut.
Baca Juga: Tolak Zakat untuk Danai MBG, MPR: Peruntukannya Berbeda
Sebelumnya, Nusron mengibaratkan pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang seperti situasi di mana pencuri yang belum beraksi mencuri sesuatu, sehingga belum ada pihak yang bisa ditindak.
Nusron juga mengaku bahwa pihaknya belum menerima laporan apakah pagar itu dibangun dalam rangka proyek reklamasi. Menurutnya, orang yang menyebut pagar itu dibuat untuk reklamasi masih bersifat dugaan.
Indrajaya mengatakan, pembangunan pagar laut itu jelas-jelas merupakan upaya penguasaan lahan atas laut. Jika penguasaan lahan di darat menggunakan patok, maka penguasaan lahan di laut menggunakan pagar laut.
"Pagar laut itu jelas-jelas patok untuk menguasai lahan. Mereka ingin menguasai lahan di laut untuk kepentingan tertentu. Buat apa dipagar kalau ngak ada kepentingan ekonomi,?" tukasnya, Jumat (17/1/2025).
Legislator asal Dapil Papua Selatan itu menegaskan, tidak mungkin pagar laut itu dibuat kalau tidak ada kepentingan ekonomi di baliknya. Sebab, proyek pagar laut itu memakan biaya sangat besar. Jika satu meter pagar itu membutuhkan biaya Rp 500 ribu, maka anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp 15 miliar.
Dia mendesak Menteri ATR untuk aktif menyelidiki kasus tersebut dan berkoordinasi dengan kementerian atau instansi lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kepolisian, dan pihak lain, karena masalah itu berkaitan dengan banyak pihak.
"Menteri ATR jangan hanya menunggu laporan dari instansi lain. Jangan sampai Menteri ATR lepas tangan," ungkap Indrajaya.
Sebenarnya, lanjut Indrajaya, kasus pagar laut itu sudah sangat jelas. Ada Kepentingan ekonomi besar di baliknya, sehingga ada pengusaha yang membiayainya. Pembangunan pagar itu tidak mungkin dibiayai masyarakat umum atau pengusaha kecil.
Baca Juga: Ingin Proyek Infrastruktur Lebih Efisien, Prabowo: Swasta Silakan Bergerak!
Dia meminta pemerintah tidak menutup-nutupi kasus tersebut. Pemerintah harus membuka ke publik siapa yang membiayai dan untuk apa pagar laut itu dibangun, sehingga tidak ada dugaan negatif terhadap pemerintah.
"Ini kan sebenarnya perkara mudah. Pagar lautnya kelihatan. Masyarakat juga tahu proses pembangunannya. Tidak mungkin instansi terkait tidak mengetahuinya. Tolong jangan ditutup-tutupi,!" ujarnya.
Indrajaya mendesak agar pelaku dan dalang di balik pagar laut itu ditindak.
"Jangan sampai ada upaya penguasaan lahan untuk proyek reklamasi laut secara diam-diam," pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEOMenhan Dorong Revisi UU Pertahanan, Bentuk Pokja Bersama Komisi I DPR
Fadli Tara·15 menit yang lalu -
NEWSBukan Sekadar Relasi Kerja, Kapendam VI/Mulawarman Bangun Ikatan Kekeluargaan dengan Jurnalis Kaltim
hendra·25 menit yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALIRT di Sergai Ditangkap Edarkan Sabu, Sembunyikan Barang Bukti di Balik Pakaian
hendra·34 menit yang lalu -
-
SUMSELBawa 50 Cartridge Etomidate Kemasan Squid Game, Wanita di Prabumulih Ditangkap Polisi
hendra·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANPelaku Pembunuhan Remaja Wanita di Kos Medan Tewas Dikeroyok, 5 Warga Ditangkap
M Aribowo·2 jam yang lalu -
NEWSDPRD Nias Selatan Setujui Pembahasan Ranperda APBD 2027, Pemkab Fokus Perkuat Infrastruktur dan Pelayanan Publik
hendra·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOHabiburokhman: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan untuk Menindas
Fadli Tara·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPuan: RUU Perampasan Aset Tak Dibahas Tergesa-gesa, DPR Sudah Gelar 87 Kali Pertemuan
Fadli Tara·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
