Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

OJK Didesak Atur Verifikator Karbon agar Biaya Lebih Murah

Bertu Merlas mendesak OJK mengatur verifikator karbon agar biaya penghitungan karbon lebih murah dan mudah diakses.

Bagikan:
Anggota Komisi XII DPR Bertu Merlas, mendesak Otoritas Jasa Keuangan untuk segera menyusun regulasi terkait lembaga penghitung atau verifikator karbon, Jumat (22/5/2026).(foto: istimewa)
Anggota Komisi XII DPR Bertu Merlas, mendesak Otoritas Jasa Keuangan untuk segera menyusun regulasi terkait lembaga penghitung atau verifikator karbon, Jumat (22/5/2026).(foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota , mendesak Otoritas Jasa Keuangan untuk segera menyusun regulasi terkait lembaga penghitung atau . Langkah tersebut dinilai penting agar biaya verifikasi karbon lebih terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh , termasuk pemilik lahan skala menengah dan kecil.

Menurut Bertu, potensi produksi karbon di Indonesia sangat besar, namun transaksi di nasional masih berjalan lambat. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya biaya dan rumitnya proses penghitungan .

“Di negara kita produksi karbon luar biasa besar, tetapi yang benar-benar bisa diperjualbelikan masih sedikit. Salah satu kendalanya karena proses masih mahal,” ujar Bertu, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan, karbon sebagai komoditas tidak kasat mata membutuhkan lembaga verifikator yang kredibel dan diakui secara internasional. Namun, tarif jasa konsultan dan lembaga penghitung karbon saat ini dinilai terlalu tinggi sehingga hanya dapat dijangkau perusahaan besar.

“Yang mampu sekarang hanya perusahaan besar atau pemilik lahan sangat luas. Sementara pemilik lahan menengah dan kecil banyak yang tidak mampu membayar biaya konsultan penghitung karbon,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bertu mengusulkan agar merancang skema pembayaran baru yang lebih ringan bagi pelaku usaha. Salah satunya melalui mekanisme bagi hasil dari keuntungan penjualan karbon di bursa efek, sehingga pelaku usaha tidak dibebani biaya besar di awal proses verifikasi.

“Kalau memungkinkan, konsultan atau lembaga penghitung karbon itu mendapat persentase dari hasil penjualan karbon, bukan dibayar mahal di depan. Dengan begitu semua orang bisa mengakses layanan ini,” ujarnya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat membuat proses penghitungan karbon menjadi lebih murah, mudah diakses, serta mendorong nasional berkembang lebih inklusif dan kompetitif.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru