OJK Didesak Atur Verifikator Karbon agar Biaya Lebih Murah
Bertu Merlas mendesak OJK mengatur verifikator karbon agar biaya penghitungan karbon lebih murah dan mudah diakses.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR Bertu Merlas, mendesak Otoritas Jasa Keuangan untuk segera menyusun regulasi terkait lembaga penghitung atau verifikator karbon. Langkah tersebut dinilai penting agar biaya verifikasi karbon lebih terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha, termasuk pemilik lahan skala menengah dan kecil.
Menurut Bertu, potensi produksi karbon di Indonesia sangat besar, namun transaksi di bursa karbon nasional masih berjalan lambat. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya biaya dan rumitnya proses penghitungan emisi karbon.
“Di negara kita produksi karbon luar biasa besar, tetapi yang benar-benar bisa diperjualbelikan masih sedikit. Salah satu kendalanya karena proses penghitungan karbon masih mahal,” ujar Bertu, Jumat (22/5/2026).
Ia menjelaskan, karbon sebagai komoditas tidak kasat mata membutuhkan lembaga verifikator yang kredibel dan diakui secara internasional. Namun, tarif jasa konsultan dan lembaga penghitung karbon saat ini dinilai terlalu tinggi sehingga hanya dapat dijangkau perusahaan besar.
“Yang mampu sekarang hanya perusahaan besar atau pemilik lahan sangat luas. Sementara pemilik lahan menengah dan kecil banyak yang tidak mampu membayar biaya konsultan penghitung karbon,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bertu mengusulkan agar OJK merancang skema pembayaran baru yang lebih ringan bagi pelaku usaha. Salah satunya melalui mekanisme bagi hasil dari keuntungan penjualan karbon di bursa efek, sehingga pelaku usaha tidak dibebani biaya besar di awal proses verifikasi.
“Kalau memungkinkan, konsultan atau lembaga penghitung karbon itu mendapat persentase dari hasil penjualan karbon, bukan dibayar mahal di depan. Dengan begitu semua orang bisa mengakses layanan ini,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat membuat proses penghitungan karbon menjadi lebih murah, mudah diakses, serta mendorong perdagangan karbon nasional berkembang lebih inklusif dan kompetitif.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
LIFESTYLEStudi Ungkap Dampak Buruk Makanan Cepat Saji pada Mental dan Akademik Anak
Rozie Winata·48 menit yang lalu -
EKONOMISinergi Lintas Sektor, Polda Sumut dan 9 Mitra Strategis Perkuat Keamanan dan Ekonomi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Perkara Kasus Makar dan Penyadapan Usai Geledah Rumah EHS
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
-
NASIONALMenaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Jakbar Bongkar Laboratorium Gelap Vape Etomidate di Cengkareng
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
KOTA MEDANHari ke-3 Operasi Zebra, 21 Kendaraan Lawan Arus di Jalan Bambu Medan Ditindak
M Aribowo·9 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Langkat Gagalkan Penyelundupan 21 Kilogram Sabu Tujuan Jambi
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
PERISTIWASatu Pekerja Tewas Akibat Ledakan Kilang Minyak PPSDM
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
NEWSIOM dan AJI Kupang Perkuat Pelaporan Migrasi Berbasis Bukti
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
