Muzani: MPR Hormati Independensi MA, Soroti Penumpukan Perkara hingga Regenerasi Hakim

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan pentingnya menjaga independensi kekuasaan kehakiman saat melakukan silaturahmi kebangsaan bersama jajaran pimpinan MPR ke Mahkamah Agung (MA), Selasa (14/7/2026). 

Pertemuan tersebut juga menjadi ajang konsultasi antarlembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR 2026.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi antarpimpinan lembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR sebelum peringatan 17 Agustus," kata Muzani usai pertemuan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan MPR diterima Ketua Mahkamah Agung, para Wakil Ketua Mahkamah Agung, serta jajaran Hakim Agung. Muzani menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan pimpinan MA.

Menurut Muzani, salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan adalah menjaga supremasi hukum melalui independensi lembaga peradilan. Ia menegaskan, MPR menghormati sepenuhnya kewenangan Mahkamah Agung dan tidak akan mencampuri urusan yang menjadi ranah kekuasaan kehakiman.

"Independensi kehakiman adalah cara untuk terus meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum," ujarnya.

Selain itu, Muzani mengungkapkan Mahkamah Agung masih menghadapi tantangan berupa tingginya beban perkara. Sepanjang 2025, terdapat sekitar 48 ribu perkara yang harus ditangani lembaga tersebut.

Untuk mempercepat penyelesaian perkara, Mahkamah Agung terus mengembangkan sistem peradilan berbasis elektronik. Digitalisasi tersebut dinilai mampu mempercepat proses penanganan perkara sekaligus meningkatkan kepastian hukum.

Tak hanya itu, penerapan sistem elektronik juga memberikan efisiensi penggunaan kertas hingga sekitar 23 ton. Menurut Muzani, digitalisasi turut meminimalkan risiko hilangnya dokumen maupun penyalahgunaan berkas perkara.

Dalam kesempatan itu, Muzani juga menyinggung pentingnya memperkuat dukungan anggaran bagi Mahkamah Agung agar independensi lembaga peradilan semakin terjaga. Saat ini, anggaran MA disebut sekitar 0,34 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di bidang sumber daya manusia, Mahkamah Agung masih membutuhkan sekitar 1.600 hakim baru untuk mengisi kekurangan personel. Namun, proses pendidikan hingga seorang calon hakim dapat bertugas diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua hingga tiga tahun.

Saat ini terdapat sekitar 8.600 hakim di seluruh Indonesia, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga Mahkamah Agung. Sekitar 50 persen di antaranya telah berusia di atas 55 tahun sehingga diperkirakan akan memasuki masa pensiun dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.

"Kondisi ini menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung dalam menyiapkan regenerasi hakim agar pelayanan dan penegakan hukum tetap berjalan optimal," kata Muzani. 

(LS/Nusantaraterkini.co)