MPR Ingatkan Prabowo Konsisten Konstitusi dalam Misi Perdamaian
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak setengah hati dalam menawarkan diri sebagai mediator konflik
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak setengah hati dalam menawarkan diri sebagai mediator konflik internasional.
Menurutnya, jika pemerintah serius menjalankan politik luar negeri bebas aktif sesuai amanat alinea keempat Pembukaan UUD 1945, maka inisiatif mediasi tidak boleh hanya difokuskan pada perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, tetapi juga konflik bersenjata antara Pakistan dan Afghanistan.
HNW menilai eskalasi serangan AS–Israel ke Iran telah memperlebar instabilitas kawasan Timur Tengah dan berpotensi menyeret negara-negara lain.
Respons Iran yang menyerang balik hingga menyasar pangkalan militer AS di sejumlah negara tetangga dinilai membuka risiko pelanggaran kedaulatan dan korban sipil yang lebih luas.
“Segala bentuk perang harus dihentikan karena hanya melahirkan tragedi kemanusiaan dan merusak tatanan hukum internasional,” tegasnya, Minggu (1/3/2026).
Karena itu, ia meminta Presiden tidak hanya siap bertolak ke Teheran, tetapi juga ke Islamabad dan Kabul guna mendorong penghentian perang Pakistan–Afghanistan.
Sikap itu, kata dia, akan menunjukkan konsistensi Indonesia sebagai negara berdaulat yang aktif menghadirkan perdamaian, bukan selektif dalam diplomasi.
HNW juga mendesak pemerintah menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengoptimalkan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menggelar sidang darurat tingkat kepala negara.
Menurutnya, forum internasional tersebut harus didorong mengambil langkah konkret menghentikan eskalasi konflik yang melibatkan sesama negara anggota OKI.
Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan konflik, termasuk di Iran, negara-negara Timur Tengah terdampak, Pakistan, dan Afghanistan.
“Perlindungan WNI adalah kewajiban konstitusional yang tidak boleh kalah prioritas dibanding manuver diplomasi,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSTiongkok Sukses Uji Terbang Berawak Pesawat Listrik COMAC CE-25A
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSatgas Damai Cartenz Selidiki Pembunuhan Warga di Yahukimo
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
NEWS VIDEOSatgas Damai Cartenz dan Polres Yahukimo Selidiki Pembunuhan Operator Sensor Kayu di Kampung Key-Key
7 jam yang lalu -
INTERNASIONALPresiden Prabowo Serukan ASEAN Bersatu Perkuat Pengaruh Global
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPengamat Hukum Pertanyakan Status End User di Kasus Penyadapan Presiden
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
OLAHRAGAPersiapan Porprovsu 2026 Capai 99 Persen, Siap Dibuka 1 Desember
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
KOTA MEDANRico Waas Pastikan Sanksi Berat Pelaku Pungli Taman Budaya Medan
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
NEWSWalhi Soroti Dugaan Tambang Emas di Balik Pemindahan Badak
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
POLITIKSekjend PB PMII: Kursi Wapres Harus Segera Diisi Figur yang Tegas, Jujur, dan Perekat Bangsa
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
