Minimnya Mall Pelayanan Publik di Sumut jadi Faktor Kendala Program 3 Juta Rumah

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan faktor penyebab developer kesulitan dapatkan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk program 3 juta Rumah salah satunya adalah karena minimnya keberadaan Mall Pelayanan Publik di Sumatera Utara (Sumut)

Hal itu disampaikannya saat sosialisasi kredit perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jumat (10/10/2025).

Baca Juga : Mall Pelayanan Publik Medan Sediakan Balai Nikah dengan Berbagai Fasilitas Gratis

Tito mengatakan, dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumut baru hanya 6 yang sudah memiliki nusantaraterkini.co/tag/mall-pelayanan-publik" class="article-tag-link" rel="tag">Mall Pelayanan Publik. Menurut dia, itu artinya belum ada setengah dari jumlah Kabupaten/Kota di Sumut yang sudah memiliki mall pelayanan publik.

Adapun 6 Kabupaten/Kota tersebut yakni, Kota Medan, Humbang Hasundutan, Pematangsiantar, Asahan, Tebingtinggi, Labuhanbatu Utara.

“Itu saya bilang tadi di Sumut baru ada 6 yang memiliki Mall Pelayanan Publik, yang bisa satu atap outletnya, ada BPN, ada Dukcapil, ada Bank kemudian ada Dinas Perumahan," kata Tito.

Baca Juga : Pembangunan Mall Pelayanan Publik Miliaran Rupiah di Langkat Diduga tak Tepat Sasaran

Sementara terkait minimnya Mall Pelayanan Publik di Sumut pihaknya tidak ingin menyalahkan Pemerintahan Provinsi Sumut, karena program pelayanan publik ini sudah berjalan sebelum pemerintahan Bobby Nasution.

“Di daerah lain seperti di Jawa 289 sudah dibentuk. Kalau belum, kasihan masyarakatnya masih manual door to door (mengurus PBG), pasti lama penanganannya lama,” tuturnya.

(Cw3/Nusantaraterkini.co)