Membedah Prinsip Ekonomi Pasar Pancasila: Strategi Implementasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Nusantaraterkini.co,JAKARTA – Universitas Paramadina, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS), sukses menggelar diskusi strategis yang berfokus pada pembahasan mendalam mengenai Prinsip Ekonomi Pasar Pancasila.

Acara yang berlangsung di JW Marriott Hotel Jakarta pada Kamis (20/11/2025) ini menyerukan urgensi implementasi prinsip ekonomi nasional sebagai kunci menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.
​
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, dalam sambutannya menegaskan bahwa implementasi adalah langkah paling krusial.

 Baca Juga : Presiden Prabowo Didorong Tekan Kebocoran Ekonomi  

"Keberhasilan Ekonomi Pasar Pancasila tak hanya diukur dari angka statistik, melainkan sejauh mana manfaat ekonomi mampu menjangkau setiap lapisan masyarakat," ujarnya, dalam siaran pers, Sabtu (22/11/2025).

Prof. Didik secara spesifik menyoroti pentingnya prioritas pada perlindungan sosial, dengan menekankan perlunya implementasi universal health insurance sebagai perwujudan ekonomi yang berkeadilan.
​
Sebagai pembicara kunci, Haris Munandar, Ph.D., Senior Director dan Head of International Policy Group Bank Indonesia, menekankan pentingnya revitalisasi konsep social market economy sebagai fondasi pembangunan.

Haris memaparkan stabilitas ekonomi Indonesia yang solid, dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 5,6% dan inflasi yang terkendali rendah di 2,8% (year-on-year). Stabilitas moneter tercermin dari BI Rate yang stabil di 4,75%, menjaga kepercayaan pasar di tengah dinamika global.

Haris lebih lanjut menyoroti peran strategis reformasi struktural yang muncul dari integrasi Indonesia ke dalam kerangka ekonomi regional dan global, termasuk keanggotaan di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan rencana integrasi dengan OECD.

Baca Juga : DPD Optimis Menkeu Purbaya Dapat Perbaiki Sektor Ekonomi Nasional 

"Integrasi ini diharapkan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja melalui penghapusan 97% tarif," ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya fokus pada reformasi kebijakan perdagangan. Meski lembaga pemeringkat internasional menempatkan Indonesia pada level BBB—satu tingkat di atas investment grade—Indonesia harus terus memperkuat fundamentalnya.

"Visi jangka panjang menuju high income country pada tahun 2045 mutlak membutuhkan penguatan inklusi, deregulasi, dan pertumbuhan human capital," sebutnya.

​Secara filosofis, Haris menambahkan bahwa ketimpangan (inequality) adalah konsekuensi alamiah dari desain hukum dan institusi yang dibangun oleh negara, sehingga pembangunan ekonomi wajib bersifat interdisipliner dan normatif.
​
Diskusi panel yang dipandu oleh Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza Idris, menghadirkan pandangan dari berbagai pakar.

Baca Juga : MPR: Ekonomi Hijau Harus jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional 

Umar Juoro, M.A., M.A.P.E., Direktur CIDES, berpendapat bahwa Ekonomi Pancasila memiliki sifat normatif, berakar pada prinsip dasar negara yang mengutamakan keseimbangan antara peran negara dan swasta.

Ia mengutip pemikiran Presiden B.J. Habibie tentang kemungkinan integrasi ekonomi syariah—sebagai perdagangan (tijaro) tanpa riba (non-interest)—dengan ekonomi pasar.

"Pasar adalah fondasi utama perekonomian, dan Ekonomi Pasar Pancasila harus konstitusional serta mengakomodasi peran proporsional dari sektor swasta dan negara," sebutnya.

Sementara itu, Prof. Marcus Marktanner, Ph.D., Profesor Ekonomi dan Manajemen Konflik Internasional dari Kennesaw State University, memberikan perspektif menarik dari sisi konstitusi.

Ia mencatat bahwa konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan ideologi ekonomi tertentu seperti sosialisme atau kapitalisme, sebuah indikasi dari fleksibilitas Prinsip Pancasila.

Menurut Prof. Marcus, pasar mencerminkan kemanusiaan dan demokrasi, di mana individu ditempatkan sebagai pusat pengambilan keputusan. "Individu memiliki hak atas properti pribadi namun harus menggunakannya dengan tanggung jawab sosial, nilai yang ia sebut universal dan tercantum dalam berbagai kitab suci," sebutnya.

​Prof. Marcus juga memberikan kritik konstruktif terhadap implementasi kebijakan sosial. Ia mengingatkan bahwa mandat konstitusi terkait penguasaan sumber daya alam oleh negara seharusnya dimaknai sebagai pengelolaan pendapatan secara efektif, seperti model sovereign wealth fund, bukan kepemilikan langsung.

Selain itu, terkait intervensi sosial, ia mengkritisi program yang tidak tepat sasaran, menekankan bahwa masalah terbesar Indonesia adalah stunting, dan intervensi seharusnya dilakukan sejak dalam kandungan, bukan di sekolah.

Prof. Marcus menutup diskusi dengan dorongan agar lembaga akademik, khususnya Universitas Paramadina, terus melakukan kajian mendalam untuk memastikan kebijakan publik di Indonesia benar-benar selaras dengan Prinsip Ekonomi Pasar Pancasila.

(*/Nusantaraterkini.co)