MBG Jadi Fokus Utama Anggaran Pendidikan di RAPBN 2026

nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dari jumlah tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat porsi terbesar.

Secara garis besar, alokasi anggaran pendidikan 2026 terbagi ke tiga sektor utama, yakni sekolah dan kampus Rp 150,1 triliun, tenaga pendidik Rp 178,7 triliun, serta siswa dan mahasiswa Rp 401,5 triliun. Program MBG masuk dalam sektor terakhir dengan nilai mencapai Rp 335 triliun. Dana ini akan disalurkan untuk 82,9 juta penerima manfaat dan sekitar 30 ribu satuan penyelenggara program (SPPG).

Selain MBG, pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk sejumlah program lain, seperti KIP Kuliah atau Bidikmisi sebesar Rp 17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa, beasiswa LPDP Rp 25 triliun, serta Program Indonesia Pintar (PIP) Rp 15,6 triliun.

Untuk sektor sekolah dan kampus, alokasi meliputi Sekolah Rakyat Rp 24,9 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 64,3 triliun, BOS PAUD Rp 5,1 triliun, renovasi madrasah dan sekolah Rp 22,5 triliun, BOPTN Rp 9,4 triliun bagi 201 perguruan tinggi negeri dan lembaga, serta pembangunan Sekolah Unggul Garuda di sembilan lokasi dengan nilai Rp 3 triliun.

Sementara di sektor tenaga pendidik, dana dialokasikan untuk TPG Non-PNS Rp 19,2 triliun bagi 754.747 guru, TPG ASN daerah Rp 68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, TPD Non-PNS Rp 3,2 triliun bagi 80.325 dosen, serta TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik dengan total Rp 82,9 triliun.

Jika dibandingkan dengan outlook 2025 sebesar Rp 690,1 triliun, anggaran pendidikan 2026 meningkat 9,8 persen. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, porsi pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN ini sesuai amanat undang-undang.

“Anggaran pendidikan kali ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya menyampaikan RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Gedung MPR/DPR, Jumat (15/8/2025).

Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran harus tepat sasaran, tidak hanya untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga memperkuat kualitas guru. “Perkuat pendidikan vokasi dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja,” tambahnya.

(Dra/nusantaraterkini.co).