Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Massa LPIB Desak Kajati Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pungli Rakerwil Kemenag Sumut

Desakan tersebut mereka lakukan dalam aksi di Kantor Kejati Sumut di Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Medan, Jumat (12/7/2024).

Bagikan:
Massa LPIB menggelar aksi di kantor Kejati Sumut. (Foto: istimewa)
Massa LPIB menggelar aksi di kantor Kejati Sumut. (Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Kelompok massa yang tergabung dalam Lembaga Peduli Ikhlas Beramal (LPIB) mendesak segera menetapkan tersangka atas kasus kegiatan rakerwil di .

Desakan tersebut mereka lakukan dalam aksi di Kantor di Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Medan, Jumat (12/7/2024).

Koordinator aksi, Sony Alfa menyampaikan, pada tanggal 20 sampai 22 Februari 2024 lalu, Kanwil menggelar rapat kerja wilayah (rakerwil) di Wings Hotel. Namun mereka menduga kegiatan itu hanya modus untuk melakukan pungli kepada Kepala Madrasah dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

“Kami mendapatkan informasi ini dari beberapa kepala Madrasah dan Kakan Kemenag, bahwa kegiatan itu hanyalah modus belaka. Mereka harus menyiapkan uang sebesar Rp1.500.000 per Kepala Madrasah dan Rp2.500.000 Kakan Kemenag. Teknis punglinya, kepala MAN diakomodir oleh Ketua Forum Komunikasi Kepala Madrasah” ucapnya.

Selain itu, Sony mengungkapkan bahwa ada juga dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang jabatan Kepala MAN Batubara terkait dugaan penggunaan dana bos dan dana komite serta pembangunan ruang kelas baru yang tak kunjung selesai selama hampir dua tahun.

“Kami meminta Kajatisu agar segera menetapkan tersangka atas kasus pada saat rakerwil Kemenag tersebut, juga penetapan tersangka atas dugaan korupsi dana BOS dan Komite MAN Batubara," jelasnya.

Tidak hanya pungli, LPIB Sumut juga meminta Kajatisu dan Menteri Agama memeriksa Kakanwil atas dugaan beberapa pelanggaran terhadap kode etik ASN tentang netralitas pada saat pemilu dengan berperan aktif dan masif mengakomodir proses pemenangan salah satu Calon Anggota DPR-RI Dapil Sumut 2 yang notabenenya merupakan staf ahli Kementerian Agama.

Kemudian adanya dugaan praktik KKN secara masif dan terstruktur pada saat perekrutan jamaah haji tahun 2023, di mana telah di temukan seorang masyarakat sipil yang notabenenya merupakan kerabat dekat dari kakanwil berangkat ke Mekah sebagai Pendamping Haji (bukan PNS/POLRI ataupun TNI dan belum pernah haji).

(Akb/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru