Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Legislator Dorong BP BUMN Lebih Efisien dan Profesional

Kementerian BUMN akhirnya bertransformasi menjadi Badan Pengelola BUMN (BP BUMN).

Bagikan:
Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan. (Foto: istimewa)
Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan. (Foto: istimewa)
A A

nusantaraterkini.co, JAKARTA — Kementerian akhirnya bertransformasi menjadi Badan Pengelola BUMN (BP BUMN).

, menilai langkah ini harus menjadi momentum untuk memperkuat BUMN agar lebih , , serta di tingkat .

menekankan, keberadaan BP idealnya bersifat lebih independen dan , seperti sebuah holding yang benar-benar fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sebagai alat politik ataupun birokrasi. 

"Dengan pengelolaan yang lebih objektif, keputusan bisnis diyakini dapat lebih rasional dan berorientasi pada keuntungan jangka panjang," ujarnya, Sabtu (27/9/2025).

Nasim Khan pun menilai perubahan kelembagaan ini dapat mendorong penerapan prinsip perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Dengan standar tersebut, BUMN akan lebih efisien dalam operasional, dalam keuangan, serta akuntabel dalam mengelola aset negara.

Menurutnya, pemisahan fungsi regulasi dan bisnis juga menjadi hal penting. Pemerintah, melalui kementerian, seharusnya fokus sebagai regulator, sementara BP BUMN mengambil peran sebagai operator bisnis. Dengan demikian, tidak ada lagi tumpang tindih kepentingan antara pengawasan regulasi dan pengambilan keputusan bisnis.

Ia menambahkan, keberadaan BP BUMN diharapkan tetap memberi manfaat ganda, baik secara ekonomi maupun sosial. Artinya, BUMN tidak hanya mengejar profit dan dividen, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah serta layanan publik bagi masyarakat. 

"Dengan tata kelola yang lebih profesional, BUMN Indonesia diyakini akan semakin kompetitif di pasar internasional dan mampu melakukan ekspansi secara terukur," tuturnya.

Jika dikelola dengan baik, BUMN akan mampu meningkatkan kontribusinya kepada negara melalui dividen sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBN dalam pembiayaan proyek-proyek besar. 

"BUMN harus menjadi kekuatan ekonomi bangsa, bukan sekadar simbol politik,” legislator Dapil Jawa Timur III ini. 

(cw1/nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru