Laporan PBB: Lebih dari 1 Juta Warga Gaza Sangat Membutuhkan Bantuan Shelter

Nusantaraterkini.co, PBB - Diperkirakan lebih dari 1 juta orang, atau setiap satu dari dua orang di Gaza, masih sangat membutuhkan bantuan tempat penampungan (shelter), kata Kantor Juru Bicara (Jubir) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (2/1/2026).

Bantuan shelter masih dibutuhkan, meskipun para pekerja kemanusiaan telah mendistribusikan ribuan tenda dan ratusan ribu terpal serta barang-barang lainnya di seluruh Jalur Gaza sejak gencatan senjata berlaku, menurut kantor tersebut.

Baca Juga : Militer Israel Lancarkan 20.900 Serangan di Timur Tengah Sepanjang 2025

Kantor Jubir Sekjen PBB mengutip pernyataan dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) yang mengatakan para pekerja kemanusiaan di Gaza terus membantu keluarga-keluarga yang paling rentan setelah kondisi musim dingin yang ekstrem menyebabkan ratusan ribu warga Palestina menderita di tenda-tenda darurat yang rusak akibat hujan, angin, dan gelombang air laut.

Sementara itu, para mitra PBB di bidang penyediaan air, sanitasi, dan kebersihan menghadapi tantangan dalam mengelola sampah padat karena kesenjangan antara jumlah sampah yang diangkut dan yang menumpuk semakin melebar, karena ketidakmampuan mencapai tempat pembuangan sampah, kerusakan infrastruktur, dan kekurangan bahan bakar, kata kantor jubir tersebut.

Terlepas dari berbagai kendala, tim yang didukung Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) telah membersihkan 1.000 ton sampah padat setiap bulan sejak gencatan senjata, membantu menjaga kesejahteraan dan kesehatan anak-anak serta keluarga mereka.

Baca Juga : Donald Trump: Pelucutan Senjata Hamas Syarat Mutlak Damai Gaza Fase Kedua

Kantor jubir tersebut menambahkan Program Pembangunan PBB (UNDP) pada Desember lalu mengungkapkan pengelolaan sampah padat menjadi salah satu layanan yang paling terdampak, dengan hanya beberapa lokasi pembuangan sementara yang dapat diakses dan beroperasi, yang memperburuk risiko lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu (31/12/2025), Komite Tetap Antarlembaga, yang menyatukan entitas PBB dan mitra mereka, mendesak otoritas Israel untuk mempertimbangkan kembali rencana mereka melarang banyak organisasi nonpemerintah internasional beroperasi, seraya menekankan organisasi-organisasi tersebut sangat penting bagi operasi kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki.

(*/Nusantaraterkini.co)

Sumber: Xinhua