KSP Kawal Percepatan Tol Binjai–Langsa, Pembebasan Lahan Pangkalan Brandan Jadi Sorotan

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Binjai–Langsa terus didorong pemerintah. Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN dan PT Hutama Karya (Persero) membahas sejumlah kendala yang masih menghambat pembangunan ruas tersebut.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin (21/9/2026) itu difokuskan pada percepatan penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memastikan pembangunan Tol Binjai–Langsa berjalan sesuai ketentuan teknis.

Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Fadjar Dwi Wishnuwardhani, serta Tenaga Ahli Utama Bidang Infrastruktur dan Agraria/Pertanahan Armindo Dos Santos Soares.

Hadir pula Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur sekaligus Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Trias Wiriahadi, serta Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah penyelesaian pengadaan tanah pada koridor Binjai–Pangkalan Brandan, terutama di sekitar akses Pangkalan Brandan.

Pemerintah menilai penyelesaian persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar pekerjaan konstruksi dapat berjalan optimal dengan tetap memenuhi kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman juga mendorong agar ruas Tol Binjai–Langsa, khususnya koridor Binjai–Pangkalan Brandan, dapat memenuhi seluruh persyaratan teknis sebelum periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Target tersebut berkaitan dengan kesiapan infrastruktur dalam menunjang keamanan, keselamatan, kenyamanan serta kelancaran perjalanan masyarakat selama periode mobilitas tinggi.

Selain koridor Binjai–Pangkalan Brandan, pemerintah turut membahas kelanjutan pembangunan ruas Pangkalan Brandan–Langsa.

Kementerian Pekerjaan Umum meminta dukungan KSP agar pembangunan ruas tersebut dapat dilanjutkan. Sinergi antara kementerian, pemerintah daerah dan badan usaha jalan tol dinilai diperlukan untuk menyelesaikan berbagai aspek yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan berbagai kendala pembangunan, termasuk persoalan administrasi dan pengadaan tanah.

“Terkait kondisi di lokasi akses Pangkalan Brandan, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Dukungan dan sinergi antar-pemangku kepentingan diperlukan agar penyelesaian konstruksi di lokasi tersebut dapat kami laksanakan sesuai kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis yang diterima nusantaraterkini.co, Kamis (24/9/2026).

Secara keseluruhan, Tol Binjai–Langsa direncanakan membentang sekitar 130,7 kilometer dan terbagi dalam lima seksi.

Kelima seksi tersebut meliputi Seksi 1 Binjai–Stabat, Seksi 2 Stabat–Tanjung Pura, Seksi 3 Tanjung Pura–Pangkalan Brandan, Seksi 4 Pangkalan Brandan–Kuala Simpang, serta Seksi 5 Kuala Simpang–Langsa.

Hingga saat ini, sekitar 57,5 kilometer ruas Tol Binjai–Langsa sampai Pangkalan Brandan telah beroperasi. Sementara pembangunan menuju Kuala Simpang hingga Langsa masih terus dipersiapkan sebagai bagian dari upaya memperpanjang konektivitas JTTS dari Sumatera Utara menuju Aceh.

Jika seluruh koridor tersambung, Tol Binjai–Langsa akan menjadi bagian penting dalam memperkuat jaringan transportasi di kawasan utara Sumatera.

Kehadiran jalan tol tersebut diharapkan memangkas waktu tempuh, memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa, sekaligus memperluas akses menuju berbagai pusat kegiatan ekonomi di sepanjang koridor Sumatera Utara–Aceh.

Percepatan pembangunan Tol Binjai–Langsa juga menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah.

(Akb/nusantaraterkini.co)