Kritik Impor Gula Rafinasi, DPR Desak Pemerintah Lindungi Petani Tebu Lokal

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mengkritik kebijakan impor gula rafinasi yang dinilai tidak terkendali. 

Ia menegaskan, maraknya gula impor telah menekan keberlangsungan petani tebu lokal sekaligus merusak ekosistem industri gula nasional.

Nasim menyebut, persoalan gula rafinasi sudah berlangsung selama belasan tahun tanpa penyelesaian konkret.

Ia mendesak pemerintah agar konsisten menjalankan kebijakan, terutama terkait kewajiban importir untuk memiliki kebun tebu sendiri guna mendukung produksi dalam negeri.

“Kalau impor dibiarkan tanpa kontrol, sama saja dengan mematikan petani tebu secara perlahan. Keuntungan impor memang cepat, tapi dampaknya fatal bagi industri nasional,” ujar legislator asal Jawa Timur tersebut, Kamis (9/4/2026).

Selain itu, Nasim juga menyoroti persoalan distribusi gula yang dinilai tidak efektif. Ia mengungkapkan adanya penumpukan stok di gudang BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Sugar Co (SGN).

Ia turut mengkritik kebijakan tarif impor nol persen untuk produk turunan seperti etanol. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat pabrik dalam negeri sulit bersaing dengan produk impor.

“Banyak pabrik dalam negeri tidak berjalan dan tidak bisa menggiling tebu karena kalah bersaing dengan produk impor bertarif nol persen. Ini fakta lapangan yang harus segera dibenahi,” tegasnya.

Nasim berharap pemerintahan Prabowo Subianto mampu mengorkestrasi sinergi lintas sektor guna mencapai swasembada gula. Ia juga meminta kementerian terkait tidak hanya fokus pada regulasi, tetapi berani menegakkan aturan di lapangan.

Di sisi lain, ia menyinggung persoalan internal PTPN, mulai dari skema Kerja Sama Operasi (KSO) yang belum tuntas hingga konflik agraria.

Nasim mencontohkan insiden pembakaran gedung PTPN di kawasan Ijen, Bondowoso, sebagai bukti adanya ketegangan antara perusahaan dan masyarakat yang belum terselesaikan.

“Penyelesaian konflik harus mengacu pada regulasi, termasuk Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Jangan sampai pemerintah daerah atau masyarakat terus disudutkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nasim menyatakan akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Agraria untuk menuntaskan persoalan lahan, termasuk ratusan ribu hektare lahan sawit tanpa Hak Guna Usaha (HGU). 

Ia menilai sektor perkebunan perlu dibenahi secara serius karena kontribusinya masih jauh dari potensi maksimal yang bisa mencapai puluhan triliun rupiah.

(LS/Nusantaraterkini.co)