Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pemanggilan terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution untuk pemeriksaan dilakukan atas dasar kebutuhan penyidikan, bukan desakan publik.
Pemanggilan ini terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumut yang sedang ditangani KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan, pihaknya akan memanggil siapapun yang diduga mengetahui konstruksi perkara untuk dimintai keterangan, termasuk menantu Presiden ke-7 Joko Widodo.
BACA JUGA: Desak KPK Periksa Gubernur Sumut, Gerbrak Siap Gelar Aksi di Gedung Merah Putih
“Siapapun pihaknya, jika memang diduga mengetahui konstruksi perkara ini, dan dibutuhkan informasi serta keterangannya, maka penyidik tentu akan melakukan pemanggilan,” kata Budi kepada wartawan, pada Jumat (11/7/2205).
Penegasan ini disampaikan Budi merespons desakan sejumlah pihak agar KPK memeriksa Bobby Nasution setelah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang dikenal dekat dengan Bobby, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek jalan tersebut.
Menurut Budi, pemanggilan saksi dilakukan semata-mata untuk melengkapi berkas perkara dan biasanya didasarkan pada bukti yang mengarah pada informasi yang diketahui oleh pihak terkait.
BACA JUGA: Kasus OTT Topan Ginting, KPK Harus Punya Nyali untuk Bisa Jerat Gubernur Sumut
“Pemanggilan ini murni kebutuhan penyidikan dan dilakukan agar perkara dapat terang benderang,” ujarnya.
Kasus dugaan suap proyek jalan di Sumut ini menjadi perhatian publik mengingat proyek itu merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur daerah. KPK sebelumnya menangkap sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT), termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, dan menyita sejumlah uang yang diduga terkait proyek jalan tersebut.
Hingga kini, KPK masih terus mendalami aliran dana dan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Bobby Nasution sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait rencana pemanggilan oleh KPK.
(Akb/Nusantaraterkini.co)
