Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Korupsi APD Covid-19, Eks Sekdis Kesehatan Sumut dan PPK Divonis 4 Tahun Penjara

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aris Yudhariansyah oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp500 juta subsider 1 bulan kurungan

Bagikan:
Eks Sekdis Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah dan Ferdinand Hamzah selaku PPK terdakwa kasus korupsi menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (10/3/2025) sore. (Foto: dok Ist)
Eks Sekdis Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah dan Ferdinand Hamzah selaku PPK terdakwa kasus korupsi menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (10/3/2025) sore. (Foto: dok Ist)
A A

, MEDAN - Mantan Sekretaris Dinas (Sekdis) Kesehatan Sumatera Utara (Sumut) dr divonis 4 tahun penjara.

Keputusan ini diambil karena Aris dinilai terbukti bersalah atas kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Dinkes Sumut, tahun 2020.

Majelis diketuai Sarma Siregar dalam amar putusannya menyatakan, perbuatan terdakwa diyakini terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp500 juta subsider 1 bulan kurungan," tegas Sarma, dalam sidang di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (10/3/2025) sore. 

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi APD Covid-19, Pledoi dr Aris Yudhariansyah: Saya Hanya Ingin Memperoleh Keadilan dan Kebenaran

Selain itu, terdakwa mantan Wakil Direktur dan Keuangan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof Dr Muhammad Ildrem itu, untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp700 juta. 

Dengan ketentuan apabila UP tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut.

"Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," kata hakim. 

Sementara dalam kasus yang sama, terdakwa Ferdinan Hamzah selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) divonis hakim 4 tahun penjara denda Rp500 juta subsider 1 bulan kurungan. Dia tidak dibebankan membayar UP, karena telah melunasi kerugian negara yang telah dinikmatinya sebesar Rp75 juta.

Baca Juga: Korupsi APD Covid-19, Eks Sekdis Dinkes Sumut Dituntut 9 Tahun Penjara

Menurut hakim, hal yang memberatkan kedua terdakwa, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Khusus terdakwa Aris, belum mengembalikan kerugian negara. 

"Sementara hal meringankan, terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga," sebut hakim. 

Atas putusan itu, hakim memberikan waktu 7 hari berfikir kepada penasehat hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU), untuk menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding. 

hakim diketahui lebih ringan dari tuntutan JPU Erick Sarumaha, yang sebelumnya menuntut terdakwa Aris Yudhariansyah selama 9 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. 

Tak hanya itu, JPU juga menuntut Aris untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya sebesar Rp700 juta, subsider penjara 4,5 tahun penjara. 

Sementara terdakwa Ferdinand Hamzah, dituntut 5 tahun penjara denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia tidak dibebankan membayar UP, karena telah melunasi kerugian negara yang telah dinikmatinya sebesar Rp75 juta.

(zie/)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru