Konflik Agraria Berlanjut, Warga Siantar Geruduk Balai Kota dan Polres Tuntut Penyelesaian Lahan PTPN III

Nusantaraterkini.co, PEMATANGSIANTAR - Sengketa lahan antara warga dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III di Kota Pematangsiantar kembali memanas.

Ratusan warga yang tergabung dalam forum masyarakat pejuang agraria menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi berbeda, yakni di depan Gedung Balai Kota Pematangsiantar dan Markas Polres Pematangsiantar, pada Kamis (27/8/2026).

Aksi ini merupakan buntut panjang dari konflik agraria yang telah berlangsung selama belasan tahun.

Berdasarkan catatan sejarah singkat, ketegangan bermula sekitar tahun 2004-2005 terkait tumpang tindih klaim lahan. Pihak PTPN III mengklaim lahan tersebut (khususnya di kawasan Gurilla dan sekitarnya) adalah aset BUMN dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.

Di sisi lain, warga berpegang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sejak 1988 yang menyatakan kawasan tersebut bukan lagi area perkebunan, melainkan wilayah pengembangan kota.

Konflik ini mencapai puncaknya pada 2022 ketika proses pengosongan lahan (okupasi) oleh PTPN III berbarengan dengan proyek pembangunan jalan tol, yang berujung pada penggusuran lahan garapan dan rumah warga.

Dalam aksi di depan Balai Kota, perwakilan warga, Tiomerli Sitinjak, meluapkan kekecewaannya terhadap ketidaktegasan pemerintah daerah dan aparat hukum dalam menyelesaikan sengketa ini. Ia menyoroti adanya kejanggalan administrasi terkait HGU PTPN III.

"Tahun 2005 dimunculkan HGU mereka, HGU PTPN III Kabupaten Simalungun seluas 126,59 (hektare), tapi tanahnya di Siantar. Sejak 1988 berdasar SK Jaban Tendaman, sudah Kota Siantar kami, tidak ada perkebunan di Kota Siantar," tegas Tiomerli di sela-sela orasinya.

Tiomerli juga mempertanyakan legalitas plang HGU yang baru dipasang oleh pihak perkebunan pada tahun 2024 lalu. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan hasil peradilan, meski ia mengakui warga kalah di tingkat kasasi.

"Di tahun 2024 mereka pasang plang HGU Nomor 1 Kota Siantar. Jadi siapa yang menandatangani? Dulu kan kami digugat, di Pengadilan Tinggi Siantar menang, terus kasasi kami kalah. Kami kan harus melibatkan pejabat Siantar ini. Benarkah surat ATR/BPN yang menyatakan Siantar tidak ada perkebunan? Kenapa kami digugat? Kenapa takut bergerak mereka (pejabat) untuk perkebunan? Itu yang membuat bingung kami," ungkap Tiomerli dengan nada kecewa.

Ia menambahkan bahwa aksi perlawanan ini bukanlah hal baru.

"Aksi seperti ini sudah saya lakukan sejak 2004, tapi yang paling sering dan intens itu dari 2022 sampai 2026 ini," tambahnya.

Sementara itu, di depan Mapolres Pematangsiantar, massa aksi yang dikomandoi oleh Prajuda Situmorang menyampaikan sejumlah tuntutan spesifik, baik terkait verifikasi lahan maupun penegakan hukum atas dugaan tindak kekerasan di masa lalu.

Prajuda merujuk pada hasil rapat sebelumnya yang melibatkan Staf Kepresidenan, DPR RI, serta perwakilan Forkopimda Kota Pematangsiantar. Ia meminta agar hasil rapat tersebut segera dieksekusi di lapangan.

"Poin utamanya adalah menginstruksikan untuk segera melakukan verifikasi lahan bersama BPN. Verifikasi lahan ini tujuannya adalah supaya memetakan mana masyarakat yang menerima tali asih, mana masyarakat yang tidak menerima tali asih," jelas Prajuda.

Menurut Prajuda, pemetaan ini krusial agar tidak ada lagi perusakan tanaman milik warga yang menolak kompensasi dari pihak perusahaan. Ia juga mendesak agar dibuat batas yang jelas antara lahan PTPN dan lahan masyarakat.

"Masyarakat yang tidak menerima tali asih itu tidak boleh diganggu oleh PTPN. Tapi realitanya, itu tidak dilaksanakan. Yang terjadi adalah PTPN melakukan perusakan tanaman terhadap masyarakat. Poin kedua, supaya Polres membuat satu spanduk atau pamflet imbauan agar antara PTPN dengan masyarakat tidak saling mengganggu," tuturnya.

Selain isu lahan, Prajuda juga menuntut kepastian hukum atas laporan warga yang dihentikan (SP3) pada tahun 2022. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penganiayaan terhadap tiga orang warga saat eskalasi konflik terjadi.

"Tahun 2022 itu ada laporan dari masyarakat tiga orang yang mengalami penganiayaan, itu di-SP3. Jadi poinnya, kita minta itu dibuka kembali. Kemarin tahun 2024 atau 2025 itu Pak Wamenkumham (Komnas HAM) sudah hadir, dan Ibu Kapolres menyampaikan akan membuka kembali dokumen itu dan mempelajarinya. Jadi kita tanya ini kapan? Apakah nanti dasar kabul dari permintaan abang tadi, apakah ini dilakukan aksi seperti ini lagi ke sini?" desak Prajuda Situmorang.

Menanggapi aksi demonstrasi dan eskalasi konflik yang kembali terjadi, Pemerintah Kota Pematangsiantar bersama instansi terkait mengeluarkan rilis resmi guna mendinginkan suasana dan memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai koridor hukum.

Dalam siaran pers resminya (27/8/2026), Pemerintah Kota Pematangsiantar menyatakan:

"Pemerintah Kota Pematangsiantar menghormati hak kebebasan berpendapat yang disampaikan masyarakat pada hari ini. Terkait sengketa lahan di wilayah Gurilla, Pemko Pematangsiantar saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian ATR/BPN pusat dan pihak PTPN III untuk mencari solusi yang berkeadilan.

Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan status HGU.

Namun kami berkomitmen untuk memfasilitasi dialog dan melindungi hak-hak sosial masyarakat. Terkait tuntutan verifikasi lahan, kami telah menyurati Kantor Pertanahan setempat untuk segera melakukan peninjauan ulang titik koordinat. Kami mengimbau kepada seluruh pihak, baik warga maupun pihak PTPN III, untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan provokatif, dan menghormati proses hukum serta mediasi yang sedang berjalan"

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi di Balai Kota dan Polres Siantar berangsur membubarkan diri dengan tertib, namun berjanji akan terus mengawal janji pemerintah dan kepolisian hingga hak-hak mereka atas tanah garapan terpenuhi.

(Cv3/nusantaraterkini.co)