Komisi VII DPR Dorong Askrindo dan Jamkrindo Jadi Mitra Pengawas KUR UMKM
Komisi VII DPR mendorong Askrindo dan Jamkrindo menjadi mitra pengawas KUR untuk memperkuat penyaluran dan akses modal bagi UMKM.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Tingginya ketergantungan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) memantik perhatian serius DPR RI. Komisi VII DPR mengusulkan penataan ulang jajaran mitra kerja dengan mengapit dua lembaga penjamin modal negara, PT Jamkrindo dan PT Askrindo, di bawah pengawasan langsung Komisi VII.
Gagasan strategis tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa, dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Jamkrindo, dan Askrindo, Selasa (15/9/2026).
Eva menyoroti data grafik penyaluran KUR yang masih naik-turun, meski porsinya mendominasi pembiayaan UMKM dibanding fasilitas non-KUR.
"Kalau kita lihat dari pemaparan direkturnya, penyaluran KUR ini fluktuatif, kadang 65 persen, 70 persen. Sekarang posisi antara KUR dan non-KUR lebih tinggi KUR," kata Eva.
Mengingat sektor UMKM kini resmi berada di bawah pengawasan Komisi VII, Eva menilai koordinasi pengawalan modal usaha perlu diselaraskan. Selama ini, Jamkrindo dan Askrindo terbagi dalam irisan pengawasan Komisi XI (keuangan)
Eva menilai tingginya peran KUR dalam pembiayaan UMKM harus diimbangi dengan pengawalan yang lebih kuat. Dengan demikian, penyaluran KUR diharapkan tidak hanya mencapai target secara kuantitatif, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi pelaku usaha.
Atas dasar itu, Eva mengusulkan agar Jamkrindo dan Askrindo dapat menjadi mitra kerja Komisi VII DPR RI dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program KUR.
Eva menjelaskan, saat ini kedua lembaga penjamin tersebut memiliki keterkaitan dengan beberapa komisi di DPR RI sesuai dengan bidang tugasnya. Komisi XI berkaitan dengan aspek keuangan, Komisi VII dengan sektor KUR dan UMKM, sementara Komisi VI memiliki keterkaitan dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Karena KUR ada di Kementerian UMKM, yang merupakan mitra Komisi VII, mungkin kita bisa menggiring juga Askrindo dan Jamkrindo menjadi mitra di Komisi VII," ujarnya.
Menurut Eva, usulan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut melalui sinergi antarkomisi dan pimpinan DPR RI. Penataan mitra kerja, kata dia, perlu mempertimbangkan perkembangan kelembagaan serta pembagian tugas dan kewenangan masing-masing komisi.
Ia berharap penguatan koordinasi antar-lembaga dapat membuat penyaluran KUR semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memperluas akses permodalan bagi UMKM.
"Tentu diperlukan sinergi antar lembaga untuk memastikan penyaluran KUR berjalan lancar," tutup Eva.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALBareskrim Sita Rp28 Miliar Hasil Judi Daring, 322 Rekening Diblokir
Herman Saleh Harahap·30 menit yang lalu -
SUMUTOperasi Zebra Toba 2026 Polda Sumut Dimulai, Ini 10 Sasaran Utamanya
Rozie Winata·37 menit yang lalu -
NEWSHUT ke-2 Kemenimipas, Imigrasi Padangsidimpuan Gelar Layanan Pasporia untuk Masyarakat
hendra·38 menit yang lalu -
-
-
SEPAKBOLALima Negara Pastikan Lolos ke Perempat Final UEFA Nations League
Herman Saleh Harahap·55 menit yang lalu -
NEWS VIDEOBareskrim Polri Sita Rp28 Miliar Aset Judi Online dan Blokir 322 Rekening
59 menit yang lalu -
NEWS VIDEOPolda Metro Jaya Bantah Tangkap Firli Bahuri, Penyidik Atur Jadwal Pemeriksaan
1 jam yang lalu -
-
NEWSPolri Bantah Firli Bahuri Ditangkap, Penyidik Siapkan Jadwal Pemeriksaan Dua Perkara
hendra·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
