Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Komisi VII DPR Dorong Askrindo dan Jamkrindo Jadi Mitra Pengawas KUR UMKM ​

Komisi VII DPR mendorong Askrindo dan Jamkrindo menjadi mitra pengawas KUR untuk memperkuat penyaluran dan akses modal bagi UMKM.

Bagikan:
Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa saat menyampaikan pandangannya terkait penguatan penyaluran KUR untuk mendukung pembiayaan UMKM, Selasa (15/9/2026). (foto: luki setiawan/nusantaraterkini.co)
Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa saat menyampaikan pandangannya terkait penguatan penyaluran KUR untuk mendukung pembiayaan UMKM, Selasa (15/9/2026). (foto: luki setiawan/nusantaraterkini.co)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Tingginya ketergantungan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah () terhadap skema Kredit Usaha Rakyat () memantik perhatian serius DPR RI. DPR mengusulkan penataan ulang jajaran mitra kerja dengan mengapit dua lembaga penjamin modal negara, PT dan PT , di bawah pengawasan langsung Komisi VII.

​Gagasan strategis tersebut disuarakan oleh Anggota DPR RI, Eva Monalisa, dalam rapat kerja bersama Kementerian , , dan , Selasa (15/9/2026).

​Eva menyoroti data grafik penyaluran yang masih naik-turun, meski porsinya mendominasi pembiayaan UMKM dibanding fasilitas non-KUR.

​"Kalau kita lihat dari pemaparan direkturnya, penyaluran KUR ini fluktuatif, kadang 65 persen, 70 persen. Sekarang posisi antara KUR dan non-KUR lebih tinggi KUR," kata Eva.

​Mengingat sektor UMKM kini resmi berada di bawah pengawasan Komisi VII, Eva menilai koordinasi pengawalan modal usaha perlu diselaraskan. Selama ini, Jamkrindo dan Askrindo terbagi dalam irisan pengawasan Komisi XI (keuangan) 

Eva menilai tingginya peran KUR dalam pembiayaan UMKM harus diimbangi dengan pengawalan yang lebih kuat. Dengan demikian, penyaluran KUR diharapkan tidak hanya mencapai target secara kuantitatif, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi pelaku usaha.

Atas dasar itu, Eva mengusulkan agar Jamkrindo dan Askrindo dapat menjadi mitra kerja Komisi VII DPR RI dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program KUR.

Eva menjelaskan, saat ini kedua lembaga penjamin tersebut memiliki keterkaitan dengan beberapa komisi di DPR RI sesuai dengan bidang tugasnya. Komisi XI berkaitan dengan aspek keuangan, Komisi VII dengan sektor KUR dan UMKM, sementara Komisi VI memiliki keterkaitan dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Karena KUR ada di Kementerian UMKM, yang merupakan mitra Komisi VII, mungkin kita bisa menggiring juga Askrindo dan Jamkrindo menjadi mitra di Komisi VII," ujarnya.

Menurut Eva, usulan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut melalui sinergi antarkomisi dan pimpinan DPR RI. Penataan mitra kerja, kata dia, perlu mempertimbangkan perkembangan kelembagaan serta pembagian tugas dan kewenangan masing-masing komisi.

Ia berharap penguatan koordinasi antar-lembaga dapat membuat penyaluran KUR semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memperluas akses permodalan bagi UMKM.

"Tentu diperlukan sinergi antar lembaga untuk memastikan penyaluran KUR berjalan lancar," tutup Eva. 

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait