Komisi III Tegaskan Reformasi Polri–Kejaksaan Tak Boleh Sekadar Ganti Aturan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian RI dan Kejaksaan RI tidak boleh berhenti pada perubahan regulasi. Tanpa perubahan kultur dan pola pikir aparat penegak hukum (APH), reformasi dinilai hanya akan menjadi slogan tanpa dampak nyata.

Komisi III DPR pun mendorong percepatan reformasi Polri dan Kejaksaan, di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Menurut politisi Fraksi PKS itu, berbagai evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa perubahan kebijakan internal belum cukup menjamin penegakan hukum yang berintegritas dan profesional. Masukan dari kunjungan tersebut akan menjadi bahan penting dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi III, khususnya dalam pembahasan Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.

“Reformasi Polri dan Kejaksaan adalah keniscayaan. Ukurannya bukan pada jumlah regulasi, tetapi pada perubahan nyata dalam praktik penegakan hukum,” ujar Adang, Kamis (29/1/2026).

Ia juga menyoroti tantangan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menuntut perubahan paradigma penegakan hukum berbasis keadilan restoratif dan penghormatan hak asasi manusia.

“Tanpa perubahan pola pikir aparat, implementasi KUHP dan KUHAP baru berpotensi menyisakan masalah serius,” tegas Legislator Dapil DKI Jakarta III tersebut.

Adang menegaskan, reformasi yang konsisten dan menyentuh praktik nyata merupakan kunci pemulihan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

 (Cw1/Nusantaraterkini.co)