Ketua Fraksi PDIP Tapteng Desak Presiden Naikkan Status Bencana Sumatera jadi Nasional
Hal ini didasarkan pada besarnya korban jiwa, luasnya wilayah terdampak (Tapteng, Sumbar, Aceh), dan kelumpuhan ekonomi sesuai UU No. 24 Tahun 2007
Nusantaraterkini.co, TAPTENG - Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Tapanuli Tengah, Famoni Gulo mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar menaikan status bencana Sumatera menjadi bencana Nasional.
Hal ini dapat dilihat banyaknya korban jiwa, wilayah yang terdampak begitu luas, kerusakan infrastruktur, perkonomian masyarakat hampir dipastikan terhenti dan terjadinya penjarahan disebabkan bencana banjir dan tanah longsor.
"Kiranya Presiden RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat meningkatkan status menjadi bencana Nasional," ujarnya, Sabtu (6/12/2025).
Baca Juga : Infrastruktur Listrik Sumatera Barat Pulih 100 Persen, Perbaikan Jalan Terdampak Masih Dikebut
Ia menjelaskan hal ini agar pemerintah pusat dapat turun langsung demi percepatan dan pemulihan wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh kembali normal.
Dalam peningkatan status telah diatur dalam undang-ndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan merupakan payung hukum utama, Pasal 7 ayat (2): Pemerintah Pusat berwenang menetapkan status dan tingkat bencana nasional.
Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Status dan Tingkat Bencana serta mengatur indikator teknis bencana nasional, seperti: jumlah korban, kerusakan dan kerugian, cakupan wilayah terdampak, dampak sosial, ekonomi, dan pemerintahan, kemampuan daerah dalam menangani bencana.
Baca Juga : Pemulihan Listrik di Aceh Capai 80% Pascabencana, Satu Kabupaten Masih Padam
Adapun kriteria Bencana Nasional menurut pedoman BNPB antara lain:
1. Korban jiwa besar
2. Kerusakan infrastruktur luas
3. Terdampak lebih dari satu kabupaten/kota atau provinsi
4. Membutuhkan kewenangan dan sumber daya pemerintah pusat
5. Menghambat fungsi pemerintahan daerah
Berdasarkan dasar Hukum diatas, Famoni Gulo yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Tapteng, meminta sudah seharusnya bencana Banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatera merupakan bencana Nasional.
"Pemulihan akan berlangsung lama apabila tidak ada campur tangan pemerintah pusat, sedangkan pencarian korban hingga hari ke 12 pasca bencana masih berlangsung," jelasnya.
Ia berharap dengan adanya desakan ini, terutama wilayah Kabupaten Tapteng yang paling terparah dan hampir menyeluruh terdampak dapat dipulihkan hingga normal kembali.
(Jjm/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
NEWS VIDEOPohon Besar Roboh Timpa Xpander di Jalinsum Siantar-Parapat, Satu Penumpang Meninggal Dunia
Fadli Tara·13 menit yang lalu -
NEWSDanantara Diminta Tak Abaikan Nasib Pekerja dalam Merger Empat BUMN Karya
hendra·24 menit yang lalu -
PERISTIWAKebakaran Hebat Landa Permukiman Baduy Luar di Lebak, 30 Rumah Hangus dan Warga Mengungsi
hendra·50 menit yang lalu -
SUMUTTolak Kenaikan UMP Sumut 2027 Sebesar 5,61 Persen, Buruh: Kami Harap Upah Layak
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOHari Anak Sedunia, Kapolda Sumsel Bantu Tiga Anak Berkebutuhan Khusus Berobat Gratis
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
NEWSOperasi Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Padangsidimpuan Tindak Pelanggar dan Edukasi Pengendara
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOKerahkan Anjing Pelacak, Tim Gabungan BNN, Polda Sumut dan Bea Cukai Razia Rutan dan Lapas Kelas I Medan
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANAksi Rakyat Bela Indonesia Blokir Jalan Depan Masjid Al Jihad Medan: Jangan Jadi Setan Bisu
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSBerangkat Kerja ke Timor Leste, Pemuda Binjai Malah Ditahan Polisi, Keluarga Minta Bantuan Pemerintah
hendra·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
