Kepala Baru BNPB Diminta Benahi Tata Kelola dan Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR, Hetifah Sjaifudian, meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, membenahi tata kelola lembaga dan memperkuat penanganan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Hetifah menilai pergantian kepemimpinan dari Letjen TNI Suharyanto kepada Kristomei Sianturi harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap BNPB, terutama di tengah sorotan terkait dugaan korupsi dana kebencanaan.

“Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan,” ujar Hetifah, Sabtu (17/10/2026).

Ia menegaskan, kasus tersebut harus diusut tuntas dan ditindak sesuai hukum. Selain itu, sistem pengawasan internal BNPB perlu dibenahi agar pengelolaan dana kebencanaan berjalan transparan dan akuntabel.

Menurut Hetifah, kepemimpinan baru BNPB menghadapi dua agenda mendesak, yakni memperbaiki integritas dan tata kelola lembaga serta memastikan penanganan bencana berlangsung cepat dan efektif.

Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, Hetifah secara khusus meminta BNPB meningkatkan perhatian terhadap karhutla dan kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan.

Ia mendorong BNPB memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekaligus memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis.

“Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi bencana yang begitu luas dan berkepanjangan,” tegasnya.

Hetifah juga menyoroti pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat terdampak kabut asap, terutama anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada kondisi darurat. BNPB bersama pemerintah daerah perlu memperkuat upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan agar bencana serupa tidak terus berulang.

Di sisi lain, Komisi VIII DPR RI akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BNPB, terutama terkait transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, serta efektivitas penyaluran bantuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.

Dalam rapat kerja mendatang, Hetifah mengatakan Komisi VIII akan meminta evaluasi menyeluruh serta rencana pembenahan yang terukur dari pimpinan baru BNPB.

“DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)