Kementan Didesak Tambah Alokasi Pupuk Organik

Nusantaraterkini.co, JAKARTA– Panitia Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR mendesak Kementerian Pertanian segera mengubah arah kebijakan subsidi pupuk dengan memperbesar alokasi pupuk organik. Desakan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Panja ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat.

Anggota Komisi IV DPR Firman, menilai komposisi subsidi pupuk saat ini tidak lagi sejalan dengan kebutuhan pertanian modern yang mulai berorientasi pada keberlanjutan dan kesehatan lahan.

"Alokasi subsidi pupuk urea mencapai sekitar Rp47 triliun, sementara pupuk organik sangat kecil. Kondisi ini harus dievaluasi karena tidak sejalan dengan perkembangan pertanian dunia," tegas Firman, Sabtu (27/6/2026).

Di sisi lain, Panja Komisi IV memberikan apresiasi kepada PT Pupuk Indonesia atas kinerja perusahaan sepanjang 2025. Firman menyebut pendapatan yang menembus lebih dari Rp62 triliun merupakan pencapaian terbaik sepanjang sejarah perusahaan sekaligus membuktikan BUMN pupuk mampu menopang ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan kebijakan pemerintah yang lebih visioner, terutama dalam mendorong penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki kualitas lahan pertanian yang terus mengalami penurunan akibat penggunaan pupuk kimia secara intensif selama puluhan tahun.

Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR ini menegaskan, pupuk organik bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan strategis untuk memulihkan kesuburan tanah sekaligus menjaga produktivitas pertanian nasional dalam jangka panjang.

Legislator dapil Jateng III inijuga menilai peningkatan penggunaan pupuk organik akan berdampak positif terhadap industri pupuk nasional. Berkurangnya kebutuhan urea di dalam negeri akan membuka peluang lebih besar bagi PT Pupuk Indonesia untuk meningkatkan ekspor, sehingga mampu menambah devisa negara.

Dalam kesempatan tersebut, Panja Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI menyampaikan tiga rekomendasi kepada Kementerian Pertanian, yakni merevisi kebijakan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2027 dengan meningkatkan porsi pupuk organik, menyusun peta jalan pengurangan penggunaan pupuk urea secara bertahap, serta memberikan insentif bagi pengembangan industri pupuk organik melalui kolaborasi BUMN dan swasta.

"Kami akan mengawal rekomendasi ini. Kebijakan subsidi pupuk harus berorientasi pada keberlanjutan kesuburan lahan dan ketahanan pangan nasional, bukan hanya mengejar produksi jangka pendek," ujar Firman yang juga Wakil Ketua Umum KADIN ini.

(LS/Nusantaraterkini.co)