Kemenkeu-BI Diminta Tindaklanjuti Proses Hukum soal Nenek Beli Roti O Ditolak karena Pakai Uang Cah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Sebuah video viral seorang nenek yang tidak dapat membeli Roti O di sebuah halte Transjakarta karena pemilik gerai menolak pembayaran tunai yang ramai di media sosial (medsos) mendapat perhatian Pimpinan Komisi VII DPR.

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengkritik kebijakan sejumlah pengusaha yang hanya menerima pembayaran non-tunai (cashless) karena menyulitkan masyarakat yang belum memiliki akses perbankan (unbankable). 

Saleh menilai, aturan yang berlaku mewajibkan setiap pihak menerima pembayaran menggunakan uang tunai, kecuali jika terdapat dugaan bahwa uang tersebut palsu. 

"Kasihan dia ditinggalkan zaman. Padahal, menurut UU, setiap orang harus menerima pembayaran pakai uang cash. Hanya dikecualikan jika uang tersebut diduga palsu," kata Saleh, Jumat (26/12/2025).

Saleh menuturkan, apabila ada dugaan uang palsu, pihak yang menolak pembayaran wajib membuktikannya.

"Jika tidak ada bukti bahwa uangnya palsu, tidak ada alasan untuk menolak pembayaran cash," ucap dia. 

Adapun aturan yang dimaksud Saleh tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, khususnya di pasal 16 ayat (1), serta pasal 33 ayat (1) dan ayat (2). Dalam Pasal 33 ayat (2), secara tegas menyatakan "Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00".

"Ketentuan yang termaktub di dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 di atas jelas memiliki konsekuensi hukum," tutur Saleh. 

Oleh karena itu, politikus PAN ini meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) menindaklanjuti persoalan tersebut hingga ke ranah hukum.

"Menteri Keuangan dan Gubernur BI harus turun tangan. Apalagi, sudah banyak orang yang kritis dan mencermati masalah ini. Jangan lemah dalam menegakkan aturan. Apalagi, aturan tersebut secara eksplisit disebutkan di dalam Undang-undang," tandas legislator dapil Sumut ini. 

(cw1/nusantaraterkini.co)