Kemenkes Wajib Penuhi Kebutuhan RS Sesuai UU Kesehatan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menyoroti fakta di lapangan bahwa Rumah Sakit (RS) di daerah banyak yang sudah memiliki dokter-dokter spesialis yang bagus, namun terkendala sarana prasarana yang meliputi alat kesehatan yang kurang memadai.

Karena itu, ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan support sesuai dengan mandat UU Kesehatan.

“Ini yang harus diperhatikan oleh Kemenkes. Kemenkes harus memberikan apresiasi kemudian bantuan melengkapi semua alkes yang dibutuhkan oleh RS ini. Karena itu komitmen yang sudah tertuang dalam UU Kesehatan, bahwa Kemenkes akan melengkapi seluruh kebutuhan alkes, obat-obatan, dan SDM bagi seluruh RSUD di seluruh Indonesia," ungkapnya, Senin (2/9/2024).

"Itu komitmen yang tertuang di dalam UU Kesehatan dalam rangka masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan untuk seluruh Indonesia,” sambungnya.

Irma mencontohkan seperti RSUD Kabupaten Tangerang sudah memiliki SDM yang bagus-bagus sekali, termasuk dokter spesialis di dalamnya, hal itu terlihat dari banyaknya pasien yang mengantri, dan rumah sakit ini juga menjadi rujukan KJSU dan KIA di Provinsi Banten, namun alat-alat yang dimiliki belum memadai.

Irma pun menyebutkan, di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan berkewajiban memberikan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga RSUD lah menjadi pilihan utama masyarakat di daerah.

“RSUD ini perlu mendapatkan perhatian, bantuan dan supporting baik berupa pembangunan alkes maupun SDM itu yang ingin saya sampaikan kepada Pemerintah Sekkeu Menteri Kesehatan. Sekali lagi beri mereka kewajiban yang memang sudah harus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas RSUD,” tegasnya politikus NasDem ini.

Irma yang juga merupakan Anggota BURT ini, jelas mengetahui lebih dalam permasalahan terkait sistem kesehatan Indonesia, sehingga dirinya pun menilai banyaknya dokter spesialis yang tidak ingin ditempatkan di daerah, salah satunya faktornya adalah sarpras/alkes yang tidak memadai.

“Itu yang memang yang kami sampaikan kepada Kemenkes faktanya banyak Spesialis yang tidak mau ditempatkan di daerah, karena gak ada alkes, selain insentifnya tidak memadai. jadi harus ada insentif yang memadai berikut dengan alkes yang memadai sehingga ilmu pengetahuan yang mereka punya tidak jadi tumpul," sebutnya.

"Karena di RS itu hanya ada stetoskop USG gimana mereka mau bekerja, masa spesialis jantung gak ada MRI gak ada CT Scan kan gak mungkin mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik di daerah itu, dan itu yang kami sampaikan kepada Kemenkes sehingga dalam UU kesehatan yang baru itu, itu wajib untuk dilengkapi,” pungkasnya.

(cw1/Nusantaraterkini.co)