Kejari Sampang dan PLN UP3 Madura Teken MoU Tentang Kerja Sama Hukum

Nusantaraterkini.co, SAMPANG - Dalam upaya memperkuat tata kelola hukum dan perlindungan aset negara, PT PLN (Persero) UP3 Madura menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Sampang, Rabu (8/10/2025).

Kerja sama tersebut sebagai penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya. 

"Sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik di seluruh Indonesia, termasuk Madura, PLN tidak hanya dituntut menghadirkan pelayanan prima, tetapi juga wajib memastikan bahwa pengelolaan aset dan kegiatan operasionalnya terlindungi secara hukum,” kata Manager PLN UP3 Madura Fahmi Fahrezi.

Baca Juga : Rico Waas: Restorative Justice Bukan Hanya Kemenangan Hukum Tapi Juga Kemanusiaan

Fahmi menambahkan, kerja sama itu merupakan langkah konkret PLN untuk memperkuat aspek hukum dalam operasional perusahaan, khususnya terkait penyelamatan aset negara dan perlindungan hukum atas kegiatan ketenagalistrikan.

“Kami juga diskusi tantangan hukum yang dihadapi PLN dalam operasional kelistrikan di wilayah Madura, termasuk potensi sengketa aset, kendala proyek strategis, serta isu-isu hukum lainnya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Sampang Fadilah mengatakan institusinya mendukung PLN dalam ranah hukum Perdata dan TUN melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), baik dalam maupun luar pengadilan.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum profesional demi memastikan setiap langkah PLN sejalan dengan ketentuan perundang-undangan serta turut menjaga keuangan dan kekayaan negara dari potensi kerugian,” katanya.

Baca Juga : Lapas Kelas I Medan Pindahkan 138 Narapidana High Risk ke Nusakambangan Sepanjang 2025

Perjanjian ini merujuk pada sejumlah regulasi, termasuk UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta Nota Kesepahaman antara PLN dengan Kejaksaan Agung RI.

Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup pemberian bantuan hukum dan pertimbangan hukum terkait sengketa hukum perdata maupun tata usaha negara yang dihadapi PLN dan tindakan hukum lainnya, seperti mediasi dan fasilitasi oleh Jaksa Pengacara Negara.

(Idr/Nusantaraterkini.co)