Kejari Madina Bantah Isu Kutipan Rp2,5 Juta per Desa untuk Kegiatan Penyuluhan Hukum

Nusantaraterkini.co, MADINA - Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) sedang gencar-gencarnya melaksanakan penyuluhan dan penerangan hukum ke tingkat kecamatan hingga desa.

Namun beberapa waktu lalu, kegiatan ini memicu isu negatif adanya pengutipan sebesar Rp2.500.000 per desa untuk mendukung kegiatan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh salah satu peserta kegiatan. Narasumber tersebut menjelaskan adanya kutipan yang memberatkan mereka di desa. Sehingga dia merasa kegiatan ini, merupakan kegiatan sia-sia yang menghabiskan anggaran dana desa. 

"Kami diminta untuk menyerahkan Rp2.500.000 untuk kegiatan dari Kejaksaan bang. Sudah anggaran dana desa dipotong habis-habisan, ditambah lagi kegiatan yang menurut kami tidak ada faedahnya," jelas salah satu narasumber yang minta namanya disembunyikan, Selasa (7/7/2026) kemarin.

Informasi ini, langsung dikonfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Madina melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Madina, Jupri Banjarnahor.

Dia menjelaskan pengutipan tersebut tidak pernah ada. Hal ini dikarenakan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum tersebut merupakan program Kejari Madina.

"Tidak benar bang. Itu merupakan kegiatan penerangan hukum Kejari Madina. Dalam setahun ada tiga kegiatan. Anggarannya dari Kejari Madina," tulis Jupri menjawab WhatsApp, Rabu (8/7/2026) malam.

Jupri juga menjelaskan, kegiatan ini diikuti tidak hanya oleh Kepala Desa, bahkan Aparat Sipil Negara (ASN) dari puskesmas dan ASN dari kecamatan juga menjadi peserta kegiatan tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Camat Tambangan, Kabupaten Madina, Bahren Daulay yang dikonfirmasi turut membantah adanya pengutipan terkait kegiatan yang dilaksanakan Kejari Madina. 

"Kegiatan yang dilaksanakan hari selasa adalah kegiatan dari Kejari Madina Pak. Kutipan saya pastikan tidak ada," tulisnya menjawab pesan WhatsApp, Rabu (8/7/2026).

(mra/Nusantaraterkini.co)