Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Kalapas Enemawira Diduga Paksa Tahanan Muslim Makan Daging Anjing

Kasus Kalapas Enemawira diduga paksa napi muslim makan daging anjing. DPR desak pencopotan dan proses hukum, Kemenimipas pastikan Kalapas sudah dicopo

Bagikan:
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion saat rapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). (Foto: Dok. DPR RI)
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion saat rapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). (Foto: Dok. DPR RI)
A A

nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mengecam keras tindakan Kepala Lapas Enemawira, Chandra Sudarto, yang diduga memaksa narapidana muslim mengonsumsi daging anjing. Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya tak pantas, tetapi merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Mafirion meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, segera mencopot Chandra dari jabatannya dan memproses dugaan pelanggaran secara hukum.

“Memaksa warga binaan muslim makan makanan yang secara agama jelas dilarang adalah tindakan yang menghina agama, sekaligus melanggar HAM. Negara wajib hadir melindungi keyakinan setiap warga, termasuk narapidana,” tegas Mafirion dalam keterangannya dilansir dari situs resmi DPR, Sabtu (29/11/2025).

Ia menjelaskan, tindakan diskriminatif seperti yang diduga dilakukan Kalapas dapat dijerat sejumlah pasal dalam KUHP, mulai dari penistaan agama, pengancaman, hingga penganiayaan. Hukuman atas perbuatan tersebut dapat mencapai pidana penjara maksimal lima tahun.

Selain itu, lanjutnya, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang HAM yang menjamin kebebasan setiap orang dalam menjalankan keyakinannya.

“Memaksa seseorang melakukan hal yang bertentangan dengan keyakinan religiusnya adalah bentuk pelecehan terhadap martabat manusia. Warga binaan tetap memiliki hak yang harus dijaga, bukan dijadikan objek kesewenang-wenangan,” ujarnya.

Mafirion memperingatkan bahwa isu tersebut sangat sensitif karena menyangkut soal agama dan berpotensi menimbulkan konflik sosial bila tidak segera ditangani.

“Konstitusi sudah jelas: tidak boleh ada seorang pun yang dipaksa melanggar keyakinannya. Negara tidak boleh membiarkan ini,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Pemasyarakatan , Mashudi, memastikan bahwa Chandra Sudarto telah dicopot dari jabatannya. Ia juga menyebut Chandra telah dipanggil ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan internal.

“Kalapas sudah saya tarik ke Jakarta, diganti dengan pejabat baru, dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan,” kata Mashudi.

Hingga kini, Chandra belum memberikan klarifikasi terkait tuduhan tersebut.

(Dra/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru