Berbicara di Forum PBB, Jumhur Paparkan Langkah Nyata Pemerintahan Prabowo Atasi Perubahan Iklim

Nusantaraterkini.co, ​NEW YORK — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menghadapi krisis iklim global melalui langkah konkret di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, dalam forum tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Kamis (23/9/2026).

​Dalam dialog interaktif bertajuk Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition tersebut, Jumhur menyebut ambisi penanganan iklim Indonesia selalu berjalan selaras dengan target pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja.

​"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities," ujar Jumhur di Markas Besar PBB.

​Ia menjelaskan, komitmen tersebut ditunjukkan lewat dokumen pembaruan target penurunan emisi gas rumah kaca nasional (NDC), dengan arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

​Guna mencapai target tersebut, pemerintah mempercepat aksi di berbagai sektor utama:

• ​Kehutanan dan Lahan (FOLU): Mendorong agar penyerapan gas rumah kaca lebih besar daripada emisi yang dihasilkan (Nett Sink 2030).

• ​Pengelolaan Limbah: Memperkuat pengurangan emisi metana lewat perbaikan tata kelola sampah, air limbah, dan ekonomi sirkular.

• ​Transformasi Sektor Industri: Menerapkan dekarbonisasi pada industri berjalan serta membangun industri baru berkonsep rendah karbon sejak awal.

• ​Transisi Sektor Energi: Mendorong pemanfaatan energi surya dan panas bumi, memperkuat program B50 biodiesel nasional, serta membangun ekosistem kendaraan listrik.

​Jumhur menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam proses transisi energi agar tidak merugikan masyarakat kecil.

​"Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan," tegasnya.

​Selain upaya mitigasi, Indonesia fokus pada program adaptasi pesisir untuk mengantisipasi risiko sebagai negara kepulauan, salah satunya melalui rencana pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa serta restorasi hutan mangrove.

​Di akhir penyampaiannya, Menteri LH menyoroti pentingnya akses pembiayaan iklim internasional yang mudah dan terjangkau bagi negara-negara berkembang. Indonesia menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi global jelang Konferensi Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye.

​"Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mampu mengubah ambisi iklim menjadi pembangunan nyata, peluang ekonomi, dan ketahanan bagi semua," kata Jumhur.

(Akb/Nusantaraterkini.co)