Irma Suryani Sentil BGN soal Larangan Bahan Subsidi untuk MBG: Jangan Cuma Disampaikan di Medsos
Irma Suryani meminta BGN menerbitkan surat edaran larangan bahan subsidi untuk MBG serta memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya menyampaikan larangan penggunaan bahan pangan bersubsidi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui media sosial.
Menurut Irma, kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program nasional harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan disampaikan secara resmi kepada seluruh pelaksana di lapangan.
Ia pun mendesak Kepala BGN Sudaryono segera menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.
Surat edaran tersebut, kata Irma, perlu memuat secara tegas larangan penggunaan sejumlah komoditas bersubsidi, seperti MinyaKita, beras SPHP Bulog, dan elpiji 3 kilogram. Selain itu, aturan tersebut juga harus mencantumkan mekanisme pengawasan serta sanksi bagi SPPG yang melanggar.
“Seharusnya Pak Sudar jangan bicara di medsos, tapi dia harus mengeluarkan surat edaran ke semua SPPG yang ada, berikut sanksi yang akan dikenakan di surat edaran itu. Kalau cuma bicara di media, nanti banyak SPPG di daerah yang mungkin belum mendengar, sehingga apa yang disampaikan itu tidak sampai kepada mereka,” kata Irma, Rabu (29/7/2026).
Politikus Partai NasDem tersebut menilai penyampaian larangan hanya melalui pemberitaan atau media sosial berisiko membuat penerapannya tidak seragam. Sebab, tidak seluruh pengelola dapur MBG di daerah bisa mendapatkan informasi secara langsung.
Irma juga menilai komoditas yang memperoleh subsidi pemerintah semestinya digunakan sesuai peruntukannya, yakni membantu masyarakat yang memang menjadi sasaran penerima subsidi.
DPR Soroti Pengawasan Dapur MBG
Selain persoalan penggunaan bahan bersubsidi, Irma turut menyoroti pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di tingkat lapangan.
Ia mengaku masih menemukan adanya dapur MBG atau SPPG yang menyajikan makanan yang dinilai belum sesuai dengan standar program, baik dari sisi menu maupun nilai anggaran yang telah ditetapkan.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pengawasan yang dilakukan oleh Koordinator Kecamatan (Korcam), Koordinator Wilayah (Korwil), hingga kepala SPPG.
“Banyak SPPG yang tidak memberikan menu sesuai yang ditetapkan, sesuai harga, kenapa masih bisa terjadi? Itu kan tanggung jawab Korcam, Korwil, dan Kepala SPPG. Kok masih bisa berjalan? Artinya mereka enggak kerja. Maka saya minta mereka dievaluasi,” tegas legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II tersebut.
Irma bahkan membuka kemungkinan adanya perombakan terhadap jajaran pengawas apabila berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG terus ditemukan.
Menurutnya, program tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Target Program MBG Harus Tercapai
Irma menegaskan, pengawasan yang ketat diperlukan agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mengingatkan, kualitas makanan dan kecukupan gizi menjadi faktor penting untuk mendukung tumbuh kembang serta kesehatan anak-anak penerima manfaat.
“Karena ini berkaitan dengan anggaran negara, enggak boleh disia-siakan untuk mendapatkan target sesuai yang diharapkan Presiden. Meningkatkan IQ anak-anak bangsa, kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh anak. Kalau gizinya enggak cukup, tentu target itu sulit tercapai,” ujar anggota BURT DPR tersebut.
Irma juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, DPR, masyarakat, hingga para pelaksana MBG, untuk ikut mengawal program tersebut.
Ia berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan sesuai tujuan tanpa merugikan penerima subsidi maupun anak-anak yang menjadi penerima manfaat program.
“Kita memang harus semuanya, masyarakat, pemerintah maupun parlemen, bersatu mengawal ini. Pemerintah tidak boleh rugi, yang punya dapur enggak boleh rugi, dan penerima manfaat apalagi, tidak boleh dirugikan,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSJelang Nataru, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Herman Saleh Harahap·6 menit yang lalu -
KOTA MEDANTemui Bobby, Rico Waas Bahas Sinkronisasi Pembangunan Daerah
Herman Saleh Harahap·21 menit yang lalu -
NEWSTersangka Korupsi ATR/BPN Fahd A Rafiq Klaim Beri Dana Rp70 Miliar ke NU
Herman Saleh Harahap·54 menit yang lalu -
SUMUTGubernur Bobby Minta Kabupaten/Kota Percepat Regulasi BRT Mebidang
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
POLITIKPemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Ranperda Perangkat Daerah
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSelain LSP, Polri Usut End User Lain Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALIrjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
SOSOKPerjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso: Mulai Lulus Akpol 1999, Kini Berakhir Dipecat
M Aribowo·3 jam yang lalu -
NEWSDorong Kemandirian Fiskal Daerah, Golkar MPR Siapkan RUU Obligasi Daerah
hendra·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
