HUT ke-80 RI akan Digelar di Jakarta, Pengamat: Pemerintahan Prabowo Tak Begitu Konsen dengan IKN

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan HUT ke-80 RI bulan depan pada 17 Agustus akan digelar di Jakarta dan bukan di iKN. 

Pengamat politik Yusak Farchan menilai keputusan tersebut mencerminkan arah prioritas baru pemerintahan Prabowo yang tampaknya tidak menjadikan IKN sebagai fokus utama.

"Kembalinya Jakarta sebagai tempat upacara pada tahun ini menandai Pemerintahan Prabowo tidak begitu konsen dengan IKN. Kalau IKN sudah siap, rasanya tidak mungkin upacara digelar di Jakarta," kata Yusak, Jumat (18/7/2025).

Menurut Yusak, pemindahan tempat upacara ke Jakarta memberi sinyal bahwa ada program-program lain yang dianggap lebih urgen untuk dijalankan oleh Presiden Prabowo di awal masa pemerintahannya.

"Ada hal lain yang lebih mendesak bagi Prabowo seperti MBG, Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih karena ketiga program tersebut menjadi nyawa dari jalan pikiran ekonomi prabowo atau Prabowonomic," lanjutnya.

Selain itu, Yusak menilai Prabowo tak memiliki beban politik terhadap kelanjutan proyek IKN yang sejak awal merupakan warisan ambisi Presiden Joko Widodo. 

"Di tengah keterbatasan ruang fiskal, saya kira Prabowo tidak akan fokus ke IKN. Toh Prabowo tidak punya beban politik terhadap kelanjutan pembangunan IKN karena itu menjadi ikon nya Jokowi," jelas Yusak.

Proyek Mubazir

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, keputusan Prabowo menggelar upacara kemerdekaan tahun ini di Jakarta sudah tepat. Jika memaksakan diri menggelar di IKN, ia menyebut biaya yang dikeluarkan akan besar.

Saya sudah bilang dari awal, (IKN) itu akan mubazir. Ini underlying bangunnya enggak ada, kelayakan studinya tidak jelas," ujar Agus.

Menurutnya, IKN merupakan hasrat Jokowi semata. Meski Otorita IKN yang dikepalai Basuki Hadimuljono masih eksis di era pemerintahan Prabowo, Agus menyebut lembaga itu hanya sekadar ada saja. Tujuannya, untuk menimbulkan kesan bahwa Presiden Prabowo tak terlalu menyakiti Jokowi.

"Supaya tidak terlalu menyakiti Pak Jokowi. Dan juga karena itu aset negara, ya, supaya tidak terlalu hancur kan dirawat. Rumah juga kalau enggak ditempatin akan hancur," terangnya. 

Lebih Hemat Anggaran

Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mendukung pemerintah menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia meniai infrastruktur Jakarta dinilai lebih lengkap sehingga efisien secara anggaran.

“Saya mendukung perayaan HUT RI ke-80 tetap di Jakarta. Jakarta punya infrastruktur lengkap, sehingga acara bisa berjalan meriah dan lancar. Selain itu, biayanya juga akan lebih hemat karena tidak perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk sarana di IKN yang masih dalam tahap pembangunan,” kata Toha.

Legislator dapil Jawa Tengah V itu mengatakan, memindahkan upacara kenegaraan ke IKN, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.

“Kita semua mendukung pembangunan IKN, tapi harus realistis. Peringatan HUT RI adalah acara bersejarah yang harus berjalan maksimal. Sudah tepat kalau diadakan di Jakarta,” tegasnya.

Selain soal anggaran, Toha menilai Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat. Hal ini akan memastikan kehadiran mereka dalam momentum bersejarah tersebut.

“Jakarta lebih terjangkau dan familiar. Dengan kondisi ini, pemerintah bisa fokus pada substansi perayaan tanpa terbebani persoalan teknis dan biaya tambahan,” ujar anggota DPR RI empat periode itu.

Pembangunan Masih Berlangsung

Terpisah, Pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyebutkan bahwa keputusan ini diambil karena pembangunan di IKN masih berlangsung dan belum memungkinkan untuk menggelar seremoni berskala nasional.

"Upacara detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta," kata Juri.

"Ya di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan kan, jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menggelar peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 di Jakarta. Berbeda dengan tahun 2024, dimana peringatan HUT ke-79 RI digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Kepala Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi mengatakan bahwa panitia pelaksana sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga telah menyelesaikan proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan.

Menurut Hasan, publik sekarang sedang menunggu pengumuman logo dan tema resmi peringatan HUT ke-80 RI. Peluncuran logo akan dilakukan dalam waktu dekat. Kemungkinan besar logo dan tema tersebut akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

(cw1/nusantaraterkini.co)