Herman Deru Bongkar Praktik Mafia dan Sindikat SPBU yang Picu Antrean Panjang BBM di Sumsel

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, secara blak-blakan mengungkapkan akar masalah di balik kemunculan antrean panjang kendaraan yang terjadi di berbagai SPBU belakangan ini. Krisis ini dipicu oleh adanya praktik kelam mafia tanah air dan sindikat terorganisasi yang melibatkan oknum internal pangkalan pengisian. 

​Persoalan klasik tersebut diuraikan secara mendalam oleh Herman Deru usai memimpin rapat koordinasi darurat, Selasa (7/7/2026). Rapat tersebut menghadirkan unsur pimpinan daerah, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, hingga jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

“Persoalan ini sebenarnya sudah menjadi persoalan klasik. Salah satunya adanya sindikat, baik yang melibatkan oknum internal SPBU, seperti operator yang memiliki beberapa barcode, maupun praktik tukang unjal," ujar Herman Deru saat diwawancarai di Palembang.

​Herman Deru menegaskan, pergerakan para pelangsir ilegal yang memanfaatkan celah sistem digital ini tidak boleh dibiarkan. Aktivitas merugikan tersebut harus segera dihentikan lewat tindakan penegakan hukum yang rigid dan menyeluruh di seluruh lini ekosistem distribusi. 

"Apa pun istilahnya, ini merupakan persoalan yang harus diatasi secara komprehensif. Untuk yang berkaitan dengan tindak pidana, silakan ditangani oleh pihak kepolisian,” katanya.

Ia menuturkan jika dampak buruk dari masifnya pergerakan mafia tersebut telah memicu ketakutan psikologis bagi sejumlah pengusaha SPBU daerah, hingga beberapa di antaranya memilih angkat tangan dan menolak menyalurkan solar bersubsidi kepada publik.

“Namun, ada juga SPBU yang tidak bersedia menerima penugasan penyaluran biosolar karena tidak tahan menghadapi praktik mafia BBM di lapangan," tuturnya.

Ia menyebut jika pihaknya kini tengah menyiapkan instruksi tegas bagi instansi terkait agar melacak sebaran pasokan di tingkat hilir guna mengidentifikasi titik kebocoran komoditas bersubsidi tersebut.

"Karena itu saya meminta agar langsung dilakukan breakdown terhadap SPBU mana saja yang bermasalah dalam distribusi sehingga mengakibatkan antrean,” imbuhnya.

Dukungan BPH Migas

Di sisi lain, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemprov Sumsel dan menegaskan fokus utama mereka saat ini adalah memperketat pengawasan administratif di area tangki ukur.

“Yang pertama adalah penertiban. BPH Migas harus memastikan bahwa BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," terang Anggota Komite BPH Migas, Hasbi Anshory.

Menurutnya, batasan penindakan dari lembaga rujukan migas ini murni berada pada tata kelola niaga di dalam pagar SPBU. Sementara aspek pidana luar merupakan domain mutlak aparat penegak hukum.

"Kalau terkait penyelewengan BBM subsidi, kewenangan BPH Migas berada pada pengawasan penyaluran di SPBU. Sementara apabila terjadi pelanggaran atau tindak pidana di luar SPBU, hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” pungkasnya.

 (Tia/Nusantaraterkini.co)