Harga BBM Nelayan jadi Rp15.000, Firman Soebagyo Minta Mafia Solar Diberantas

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus bagi nelayan kapal berukuran 30 hingga 200 Gross Tonnage (GT) sebesar Rp15.000 per liter.

Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Firman menilai kebijakan tersebut telah menjawab aspirasi para nelayan yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya operasional saat melaut.

"Ini sudah sesuai dengan yang diharapkan para pelaku usaha nelayan. Sebelumnya saya menerima aduan langsung dari para nelayan di Desa Mbendar, Kecamatan Juwana, yang diwakili Saudara Purnomo, serta para paguyuban nelayan di Desa Banyutowo, Kabupaten Pati," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/7/2026).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan penetapan harga BBM khusus diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan karena biaya operasional menjadi lebih ringan.

"BBM adalah urat nadi nelayan. Dengan harga yang terjangkau ini, biaya operasional turun dan kesejahteraan nelayan akan meningkat," ujar Legislator dapil Jateng III ini.

Meski demikian, Firman mengingatkan pemerintah agar memastikan penyaluran BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran. Menurutnya, selisih harga yang cukup besar berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia mengkhawatirkan BBM khusus nelayan justru dialihkan dan diperjualbelikan kepada sektor industri non nelayan.

"Dengan adanya disparitas harga yang cukup besar, kami khawatir BBM untuk nelayan ini dijual lagi ke industri nonnelayan. Karena itu para nelayan harus ikut serta mengawasi," tegasnya.

Firman juga meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum memperketat pengawasan distribusi BBM, khususnya di kawasan Pantai Utara (Pantura), yang selama ini dinilai masih rawan praktik penyalahgunaan solar bersubsidi oleh mafia BBM.

"Saya minta ada sanksi seberat-beratnya bagi yang melanggar. Jangan sampai ada oknum aparat penegak hukum dan oknum pengelola SPBU yang bekerja sama dengan mafia BBM. Ini harus diberantas secara tegas," katanya.

Di akhir keterangannya, Firman menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan yang dinilainya berpihak kepada nelayan sebagai pelaku usaha perikanan.

"Ini bukti nyata kepedulian pemerintah kepada rakyat kecil di laut. Kami di DPR akan terus mengawal agar kebijakan ini tepat sasaran," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)